Ilustrasi

Sampang, (Media Madura) – Proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Sampang yang bakal digelar 27 Oktober mendatang dinilai menjadi penyebab utama anggaran belanja daerah jeblok.

Bagaimana tidak, lagi-lagi pemerintah daerah harus kembali menggelontarkan anggaran senilai Rp 25 miliar demi PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dana itu baru saja disahkan oleh tim Banggar dalam rapat paripurna pengesahan Raperda tentang Perubahan APBD 2018.

Anggaran Rp 25 miliar itu belum termasuk untuk pelaksanaan Pilkada jilid I yang digelar 27 Juni lalu. Saat itu pemerintah menghibahkan anggaran sebesar Rp 35 miliar.

Artinya, besaran dana yang dikeluarkan pemerintah hanya untuk pesta demokrasi di Sampang mencapai Rp 50 miliar, dari total APBD Sampang tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1,7 triliun.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sampang Aulia Rahman, mengakui anggaran belanja daerah dihabiskan untuk momentum Pilkada hingga pelaksanaan PSU. Sehingga mau tidak mau legislatif menyetujui kebutuhan anggaran PSU atas putusan MK tersebut.

“Masyarakat sangat kecewa, seandainya anggaran ini dibuat pembangunan infrastruktur sudah ada berapa titik dan itu lebih bermanfaat lagi,” kata Aulia Rahman sekaligus Ketua Komisi I, Kamis (27/9/2018).

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, pembahasan anggaran PSU disetujui Rp 25 miliar. Namun, Rp 10 miliar diambil dari sisa pelaksanaan Pilkada jilid I.

“Pemerintah hanya menambah anggaran sekitar Rp 15 miliar untuk PSU, karena ada sisa Rp 10 miliar dari anggaran Rp 35 miliar Pilkada sebelumnya, jadi totalnya Rp 50 miliar,” jelasnya.

Informasi diterima mediamadura.com, buntut pelaksanaan PSU Pilkada Sampang banyak program kegiatan pemerintah terpaksa ditunda. Diantaranya, pengadaan lahan stadion sebesar Rp 10 miliar, dan pembebasan lahan Flot W atau sodetan sebesar Rp 4,5 miliar.

Namun tak disangka, saat pembahasan anggaran PSU di tingkat Komisi DPRD Sampang, hampir tidak disetujui dan diprotes. Seperti disampaikan Anggota Komisi III Moh Anwar Sanusi.

Anwar menyampaikan, seharusnya guna memenuhi kebutuhan PSU itu ada anggaran Rp 4,2 miliar pembangunan embung yang tidak terserap gara-gara administrasi belum selesai.

“Kenapa tidak dianggarkan ke PSU, ini sempat dibahas dan tidak disetuju karena diambil dari program kegiatan yang ditunda, ternyata anggaran Rp 4,2 miliar dipecah dan dialokasikan kegiatan penunjukan langsung (PL), jadi postur anggaran perubahan ini terkesan main-main,” tuding politisi PDIP.

Terpisah, Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto, membenarkan kebutuhan anggaran PSU diambil dari penundaan program kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan tahun ini, seperti pengadaan lahan stadion dan pembebasan lahan Flot W. Termasuk hanya sebagian anggaran Rp 4,2 miliar pembangunan embung dialihkan untuk PSU.

“Anggaran PSU sudah didok (diketok-red), kami sudah penuhi semua kebutuhan KPU dan Bawaslu, totalnya Rp 25 miliar, makanya PSU ini harus berhasil dan sukses,” pungkasnya.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.