Perahu milik nelayan di wilaya pantura Sampang.

Sampang, (Media Madura) – Keseriusan Dinas Perikanan Sampang dalam merealisasikan bantuan kepada nelayan patut dipertanyakan. Pasalnya, selama ini sosialisasi kepada nelayan terkait adanya program bantuan minim dan tidak merata ke semua wilayah.

“Banyak nelayan disini tidak tahu kalau ada bantuan dari pemkab, tolong dikasih tahu kepada kami jika ada bantuan,” terang Munawwir (49) nelayan Desa Ketapang Barat Kecataman
Ketapang, Selasa (18/9/2018).

Menurutnya, pemerintah bisa memberikan informasi lengkap dan merata manakala ada bantaun untuk nelayan. Sebab, banyak nelayan yang kesulitan untuk mengembangkan usaha karena terkendala dengan peralatan dan modal.

“Kalau ada bantuan pasti mau, cuma saya tidak banyak tahu kalau ada bantuan, apalagi disini tidak pernah ada sosialisasi atau informasi,” ucapnya.

Anggota Komisi III DPRD Sampang Shohebus Sulton, mengatakan secara umum masyarakat Kota Bahari ini berprofesi sebagai nelayan. Kondisi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan bagi dinas terkait untuk lebih mempedulikan kesejahteraan nelayan. Lebih-lebih, hasil tangkapan nelayan tidak selamanya memuaskan.

”Memang nelayan tidak meminta, tapi setidaknya harus dipahami, nelayan juga merupakan warga yang perlu disejahterakan,” tegurnya.

Politisi Gerindra itu mendesak eksekutif lebih maksimal dalam mensosialisaskan semua bantuan yang ada kepada nelayan baik bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat. Namun, setiap tahun selalu ada bantuan yang tidak bisa terserap. Alasannya, pengajuan dari nelayan minim.

”Selama ini, pemerintah provinsi dan pusat selalu menyediakan bantuan untuk nelayan seperti bantuan perahu dan alat tangkap,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Eny Muharjuni, mengkalaim bahwa selama ini sosialisasi dan informasi kepada nelayan terkait dengan bantuan sudah dilaksanakan
dengan baik. Semua bantuan juga sudah disalurkan kepada nelayan yang berhak mendapatkan.

”Setiap tahun bantuan alat tangkap selalu terserap disalurkan kepada nelayan, tapi bantuan perahu yang tidak banyak direalisasikan karena terkendala dengan jumlah koperasi,” ujarnya.

Dijelaskan, program dari kementerian itu sudah disosialisasikan melalui kelompok-kelompok nelayan di setiap wilayah. Sebab, bantuan tersebut hanya diberikan kepada nelayan yang sudah tergabung dalam kelompok atau koperasi nelayan.

”Untuk bisa mendapatkan bantuan kapal minimal ada empat koperasi nelayan di tiap Kecamatan, sampai sekarang wilayah yang sudah memenuhi jumlah koperasi hanya di Kecamatan Sampang, Banyuates, dan Camplong. Sedangkan, di Ketapang hanya ada dua koperasi,” terangnya.

Selain itu, Kelompok harus berbadan hukum. Kenyataannya, hingga saat ini masih banyak kalompok yang belum berbadan hukum. Ada juga yang masih proses. Sehingga, bantuan perahu
tidak bisa di akses.

”Tahun depan, kemungkinan akan ada bantuan fasilitas berupa freezer, cool box, jaring ikan dari pemerintah pusat,” pungkasnya.

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Arif

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.