Sabtu, November 26, 2022

Demo Kritik Kinerja KPU Sampang, Massa Bakar Keranda Mayat

Must read

- Advertisement -

Sampang, (Media Madura) – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Sabu Bersih Sampang (Arbhes) berunjuk rasa di depan kantor KPU Jalan Diponegoro, Kelurahan Banyuanyar, Senin (17/9/2018) pagi.

Mereka mengkritisi kinerja penyelenggara pemilu di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, dalam melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati Sampang 2018 pada 27 Juni lalu.

Tak lama kemudian, massa yang berdemo itu membakar keranda mayat yang sebelumnya digunakan untuk aksi teatrikal shalat jenazah sebagai simbol gagalnya kinerja KPU dan Bawaslu.

Api semakin membesar dan massa terus berorasi menyampaikan tuntutan secara bergantian. Namun polisi secara sigap memadamkan api dengan alat pemadam karena tak ingin api membahayakan kepada pengguna jalan saat melintas.

Kordinator aksi, Sidik mengatakan KPU dan Bawaslu harus bertanggungjawab secara konstitusional kepada rakyat atas kekacauan semua proses tahapan pelaksanaan Pilkada Sampang yang menggunakan dana APBD sebesar Rp 35 miliar. Apalagi, adanya amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

“Sangat jelas ini sebagai bukti tamparan telak atas kinerja KPU dan Bawaslu yang gagal total terhadap tahapan pemilu di Sampang, maka itu wujud konkrit tanggungjawab moril penyelenggara pemilu wajib meminta maaf kepada masyarakat dan merilis penggunaan dana secara terbuka,” teriak Sidik di depan kantor KPU, Senin (17/9/2018).

Hal sama disampaikan, Tamsul perwakilan massa lainnya. Dia mempertanyakan penggunaan dana pemutakhiran data pemilih sebesar Rp 1,2 miliar. Mengingat, persoalan data pemilih tersebut menjadi kendala dalam sengketa Pilkada Sampang di MK hingga diputuskan harus coblos ulang.

“Lalu kemana anggaran untuk pencoklitan data itu sehingga MK menganggap DPT tidak valid dan tidak logis, masyarakat lebih legowo menyatakan mundur dari jabatan KPU sebelum dipaksakan mundur oleh masyarakat karena kalian dibayar rakyat dalam Pilkada ini,” ungkapnya.

Tak hanya itu, massa juga meminta KPU untuk menandatangani surat pernyataan sikap yang berisi bahwa KPU siap bertanggungjawab apabila kemudian hari ditemukan penyalahgunaan anggaran Pilkada tidak sesuai aturan dan menyebabkan kerugian negara untuk di proses secara hukum dan dilakukan audit oleh BPK.

Pantuan dilapangan, puluhan masa itu tergabung dari sejumlah LSM di Sampang, diantaranya Jaka Jatim, Forum Gardu Demokrasi, Gadjah Mada, LP3D, MDW, JCW, BMB, Gapera, Jatim Analysis, GPRS.

Saat berorasi mereka ditemui tiga komisioner KPU, diantaranya Miftahur Rozaq, Addy Imansyah, dan Faidi Jauhari. Sedangkan, Ketua KPU Syamsul Muarif tidak berada di kantor menghadiri rapat di Surabaya.

Dihadapan massa, Komisioner KPU Sampang Addy Imansyah, meminta maaf atas nama pribadi maupun secara kelembagaan karena proses pemilihan bupati dan wakil bupati harus dilakukan PSU.

“Kami minta maaf kepada masyarakat dan merasa malu atas proses penyusunan data tidak sesuai prinsip dan hasilnya dianggap tidak valid dan logis,” ujar Addy.

Sementara Miftahur Rozaq, menyampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban moril, KPU memastikan dalam perbaikan data pemilih akan melaksanakan sebaik mungkin dengan melibatkan sejumlah masyarakat untuk bersama-sama mengawasi proses validasi data.

“Kami sudah berikhtiar membuat tekhnis dan cara validasi data, kedepan agar lebih baik akan mengajak semua masyarakat,” tandasnya.

Repoter : Ryan Hariyanto
Editor : Arif

- Advertisement -
spot_imgspot_img

More articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Latest article