Rapat koordinasi persiapan pemungutan suara ulang (PSU) di kantor KPU Sampang, Minggu (16/9/2018) pukul 10.00 WIB.

Sampang, (Media Madura) – KPU Sampang, Madura, Jawa Timur, menetapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan bupati dan wakil bupati Sampang pada 27 Oktober 2018 mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Sampang Syamsul Muarif dalam konferensi pers si kantor KPU Jalan Diponegoro, Minggu (16/9/2018) pagi.

“Kami telah menyiapkan tahapan pelaksanaan PSU dan menetapkan jadwalnya pada 27 Oktober mendatang,” kata Syamsul kepada wartawan.

Menurutnya, pelaksanaan PSU setelah adanya amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tentang pemungutan suara ulang (PSU). Keputusan itu dikeluarkan KPU Sampang tertanggal 12 September 2018 dengan nomor 073/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab./IX/2018.

Syamsul menuturkan, pihaknya telah melakukan beberapa tahapan pelaksanaan coblos ulang seperti melantik 70 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di aula hotel Camplong Sabtu (15/9) kemarin.

“Pengangkatan PPK ini sebenarnya sudah menjadi panitia pada Pilkada pertama, hanya kembali diangkat untuk PSU,” ujarnya.

Ditanya sejauh mana perbaikan jumlah daftar pemilih tetap (DPT)?

Syamsul menjelaskan, KPU akan kembali melakukan coklit untuk memperbaiki data-data pemilih di Sampang, melakukan sinkronisasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan hasil perbaikan DPT.

“Termasuk mengerahkan petugas TPS dan PPS melakukan pencocokan data, ada juga jadwal uji publik,” terangnya.

Pantuan dilapangan, rapat koordinasi itu dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Sampang Jonathan Judianto, Kapolres AKBP Budi Wardiman, Dandim 0828 Letkol Czi Ary Syahrial, Ketua Bawaslu Insiyatun, Kepala Dispendukcapil Ali Wafa dan Kepala Bakesbangpol Rudi Setiadi.

Sementara itu, Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto, menyampaikan bahwa Pemkab Sampang menyiapkan anggaran yang dibutuhkan untuk PSU sebesar Rp 25 miliar. Namun, dana itu tidak semua digunakan karena pelaksanaan Pilkada jilid I masih tersisa sebesar Rp 13 miliar.

“Jadi pemerintah menyiapkan kekurangannya itu,” ungkapnya.

Jonathan juga meminta agar PPK yang dilantik untuk pelaksanaan PSU bersikap netral dan bisa bekerja dengan maksimal. Bahkan, semua elemen khususnya penyelenggara agar PSU benar-benar dilaksanakan sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Semua PPK harus bersikap netral, jangan sampai main-main dengan PSU ini, jika tidak bisa netral lebih baik mundur mulai dari sekarang,” tegasnya.

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.