Kantor DPRD Kabupaten Pamekasan (dok/mm)

Pamekasan, (Media Madura) – DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur sangat serius membahas kebijakan yang pro terhadap petani tembakau.

Berbagai kebijakan telah berhasil mereka telurkan. Baru-baru ini, legislatif setempat telah mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus mengelola tembakau petani.

Anggota Komis II DPRD Pamekasan, Harun Suyitno mengatakan, bahwa tata kelola tembakau memang seharusnya dikawal dengan baik oleh pemerintah.

Menurutnya, pemerintah memang harus turut andil dalam memberikan kebijakan yang pro terhadap petani. Apalagi, dirinya menemukan terlalu banyak persoalan yang terjadi.

“Permasalahan yang ada di sini, ialah, adanya permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak. Sehingga, petani cenderung tidak mendapatkan keuntungan,” terang Harun Suyitno, Rabu (29/8/2018).

Selama ini, tambah Harun, tata niaga tembakau tidak berpihak pada petani atas dasar itulah kenapa dewan mengusulkan pembentukan BUMD khusus mengelola tembakau. Dengan harapan, badan usaha tersebut bisa mengimbangi pembelian yang dilakukan pabrikan.

Dia mengungkapkan, langkah ini dinilai sangat efektif dalam mencegah permainan harga yang dilakukan pabrikan. Karena, perusahaan swasta yang bergerak di bidang tata kelola tembakau nantinya akan berfikir ulang untuk mempermainkan harga jika sudah disaingi oleh pemerintah.

“Nantinya jika pabrikan membeli tembakau petani dengan harga tinggi maka petani ini boleh menjual pada mereka. Tapi, jika pabrikan mematok harga yang rendah maka perusahaan milik pemerintah ini harus hadir dengan harga pembelian yang tinggi. Supaya, petani ini tidak rugi,” pungkasnya.

Reporter: Zubaidi
Editor: Zainol

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.