Ketua Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman. Dok/MM

Sampang, (Media Madura) – Ketua Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman, meminta pengawasan realisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dioptimalkan karena dalam penggunaannya masih rawan diselewengkan. Bahkan, pencairan harus disesuaikan dengan kebutuhan atau berdasarkan progres kegiatan sehingga indikator pencairan cukup jelas.

“Supaya penggunaannya tidak terjadi tumpah tindih antar program kegiatan lainnya, misal ada pekerjaan yang sama dengan dua anggaran berbeda, maka itu perlu kontrol yang dari Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD),” ucap Aulia, Selasa (10/7/2018).

Aulia menerangkan, tumpang tindih pembangunan sangat rawan terjadi. Terutama pada proyek pembangunan makadam, pelengsengan, dan SPAM. Sehingga perlu dilakukan pemantauan secara intensif.

Menurutnya, jika ditemukan pelanggaran dan merugikan Negara. Pihaknya, tidak akan segan-segan untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib agar bisa menjadi perhatian bagi pemerintah desa.

“Pemkab harus tegas, dana yang dicairkan harus jelas penggunaannya, jangan hanya menerima Surat Pertanggujawaban (SPj) dari desa, tapi juga harus menyurvei kebawah, apakah program sudah benar-benar berjalan atau tidak,” ungkapnya.

Politisi partai Demokrat itu menjelaskan, pencairan ADD dan DD perlu disikapi secara serius. Jika tidak berhati-hati akan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Untuk itu, pihaknya mengaku akan terus memantau pembangunan yang bersumber dari DD maupun ADD. Sebab, dikhawatirkan terjadi klaim program dengan pembangunan yang dianggarkan oleh Pemkab Sampang.

“Ini akan menimbulkan kerugian negara, jadi pencairan tahap kedua ini bisa lebih ketat, kalau program tahap I belum rampung, jangan dicairkan,” jelasnya.

Terpisah, Kabid Bina Pemerintahan Desa DPMD Sampang Suhanto mengaku pengawasan terhadap penggunaan DD dan ADD sudah maksimal. Hal itu demi kehati-hatian agar tidak ada pelanggaran atau peyalahgunaan dana oleh pihak-pihak tertentu.

”Karena dana itu bertujuan untuk membangun desa yang maju dan mandiri dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa, kalau ada penyelewengan anggaran pasti akan berdampak pada kerugian negara,” ujarnya.

Suhanto menambahkan, selama ini pihaknya sudah hati-hati dalam mencairkan anggaran. Sekaligus melakukan kontroling terhadap penggunaannya. Tujuannya, agar program di desa berjalan maksimal. Pihaknya mengklaim, selama ini sudah ketat dalam melakukan pengawasan mulai dari pengajuan, pencairan hingga realisasi program.

“Apalagi proses pengajuan DD tahun ini menggunakan aplikasi Siskeudes,” tutupnya

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Ist

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.