Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sumenep, Idhafi,

Sumenep, (Media Madura) – Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur sepakat menolak Program Agraria Nasional (Prona) atau sekarang bernama Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). 

Penolakan dilakukan karena program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dianggap tidak jelas dan pelaksanaannya malah merugikan Kepala Desa.

“Tahun ini, seluruh Desa sepakat tidak akan menerima program itu. Karena yang sudah-sudah, kalau pengalaman akhirnya Kepala Desa jadi korban,” kata Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sumenep, Idhafi, Rabu (18/4/).

Idhafi mengatakan, sesuai Surat Keputusan (SK) tiga Menteri pemohon hanya dibebankan biaya sebesar Rp 150 ribu. Anggaran tersebut salah satunya untuk pembelian materai, pengadaan patok dan pengurusan adminitrasi yang lain.

“Nah, di situnya yang tidak relevan,” tegasnya. 

Katanya, besaran biaya tersebut dianggap tidak cukup sehingga kekurangan pembiayaan harus ditanggung desa. Seperti biaya konsumsi petugas saat memproses pengajuan penerbitan sertifikat masih dibebakan kepada desa.

Meskipun, lanjut Idhafi, sebernarnya biaya untuk konsumsi melekat di Badan Pertanahan Nasional (BPN), tetapi kenyataan di lapangan pihak Kades masih dibebani biaya tersebut. 

“Kalau mengacu pada aturan tidak akan pernah cukup. Di Sumenep ini ada aturan yang tidak tertulis, jika ada tamu pasti ada suguhan, itu ditanggung Desa meskipun sebenarnya melekat di Pertanahan (BPN),” jelasnya.

Sebelumnya, Kejari Sumenep secara resmi menetapkan satu Kepala Desa, yakni Kades Kertasada, Dekky Candra Permana sebagai tersangka sekaligus menahannya atas dugaan pungli dalam PTSL tahun 2017.

Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui, tersangka melakukan pungutan liar kepada pemohon PTSL tahun 2017. Modus yang dilakukan dengan cara mengambil uang lebih dari pemohon diluar ketentuan biaya sebagaimana yang ditentukan Pemerintah. Hasil pungutan berkisar Rp 157 juta.

Tindakan tersangka melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undan RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsider Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undan RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Reporter: Rosy
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.