Dari kiri : Ketua KJS, Rahmatullah, Ketua PWI Sumenep, Moh. Rifa'i, Ketua AMOS, Ahmadi

Sumenep, (Media Madura) – Tiga Organisasi wartawan di Kabupaten Sumebep, Madura, Jawa Timur membuat pernyataan bersama terkait keijakan baru Bupati Sumenep soal akses pemberitaan satu pintu. 

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS) dan Asosiasi Media Online (AMOS) kompak menyesalkan kebijakan bupati, bahwa wartawan hanya bisa mengakses pemberitaan melalui Bagian Humas Pemkab saja.

“Jelas kami sangat menyayangkan kebijakan itu, karena wartawan tidak bisa dibatasi dalam menggakl informasi dari pihak manapun,” terang Ketua AMOS, Ahmadi saat membuat pernyataan bersama.

Menurutnya, jangankan akses informasi itu dibatasi, saat belum dibatasi saja beberapa Kepala Organisasi Daerah (OPD) sulit ditemui wartawan untuk mongkonfirmasi sejumlah persoalan. 

“Apalagi dibatasi misalnya, saya yakin ruang gerak teman-teman pers akan semakin terbatas, dan itu jelas tidak sesuai dengan semangat Bupati yang katanya ingin pembangunan terpublikasi dengan baik,” ungkapnya.

Sementara menurut Ketua PWI Sumenep, Moh. Rifa’i, kebijakan membatasi akses pemberitaaan merupakan kebijakan lawas yang sama sekali tidak populis. 

Bahkan terindikasi ada pengingkaran terhadap undang-undang pers Nomor 40 Tahun 1999 khususnya Pasal 4 Ayat 3, bahwa dalam kinerja pers, pers itu merdeka, dan berhak untuk mencari dan menggali informasi dari manapun.

“Tentu, membatasi kinerja wartawan sama saja dengan membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Apalagi katanya wartawan mitra Pemkab,” katanya.

Untuk itu, jika memang awak media masih dianggap sebagai mitra pemerintah, dirinya meminta Bupati Sumenep, A. Busyro Karim mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.

“Yang ingin saya tegaskan, agar Bupati mempertimbangkan kembali kebijajan tersebut. Sehingga membuka kembali akses wartawan ke semua Kepala OPD denga tetap saling menghormati dan teman-teman wartawan juga menjaga kode etik jurnalistik,” tandas wartawan senior ini. 

Hal senada juga dikatakan Ketua KJS,  Rahmatullah, bahwa alasan menghindari “perang dingin” antara OPD sehingga mencul kebijakan tersebut bukanlah cara yang tepat. Sebab, kesalahan OPD yang memberikan informasi tidak dapat dilimpah kepada wartawan. 

“Kita kan bekerja sudah dengan kode etiknya, jadi misal ada kesalahan atau kebenaran dari informasi yang didapat wartawan, maka itu tanggung jawab masing-masing OPD bukan kita,” ucapnya menanggapi alasan lahirnya kebijakan tersebut.

Wartawan metrotvnews.com itu pun meminta agar Pemkab meninjau ulang kebijakan yang sudah meresahkan para kuli tinta tersebut. Jika tidak, maka dirinya dan tiga organisasi lainnya sudah bersepakar akan kembali membuat pernyataan sikap. 

“Sebab, dengan bupati mengabaikan tugas dan cara kerja wartawan, maka sama saja bupati berhianat terhadap komitmen mitra kerja yang selama ini kerap didemungkan pemerintah,” tukas Rahmat. 

Reporter : Rosy
Editor : Ist

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.