Kanit Regident Ipda (KRI) Samsat Polres Sumenep, Ipda Sigit Ekan Sahudi

Sumenep, (Media Madura) – Biaya pungutan PNPB pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sudah resmi ditiadakan, terhitung mulai Rabu (14/3/2018) kemarin. 

Penghapusan biaya tersebut merupakan penerapan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan biaya administrasi STNK yang diatur dalam lampiran No E Angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.

“Benar, biaya pengesahan STNK sudah resmi dihapus, mulai kemarin,” kata Kanit Regident Ipda (KRI) Samsat Polres Sumenep, Ipda Sigit Ekan Sahudi, Kamis (15/3/2018).

Selain berdasarkan Keputusan MA,  pihaknya juga telah menerima telegram dari Kapolri prihal penghentian biaya tambahan saat perpanjangan STNK tersebut.

“Kami sudah terima telegramnya. Mulai kemarin sistem untuk biaya pengesahan STNK di seluruh Samsat telah dihapus,” jelasnya.

Namun, berdasarkan putusan MA tersebut, biaya pengesahan STNK lima tahunan pada penggantian plat nomor, tetap diberlakukan. Penghapusan yang dilakukan hanya biaya pengesahan STNK tahunan.

Adapun biaya untuk pengesahan STNK tahunan, yakni Rp 25 ribu untuk motor, dan Rp 50 ribu untuk mobil. Sedangkan biaya pengesahan lima tahunan untuk sepeda motor Rp 100 ribu, dan mobil Rp 200 ribu.

Untuk diketahui, pembatalan dilakukan MA berdasarkan gugatan uji materi Lampiran No E Angka 1 dan 2 PP No 60 yang diajukan oleh Noval Ibrohim Salim, warga Pamekasan, Jawa Timur.

Dalam pertimbangan putusan pembatalan aturan tersebut, MA menyatakan pengenaan pungutan pengesahan STNK bertentangan dengan pasal 73 ayat (5) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Yaitu, merujuk pada pasal 73 ayat (5) UU No 30, pengesahan atau fotokopi yang dilakukan badan atau pejabat pemerintah tidak boleh dikenakan biaya alias gratis.

MA juga memandang, pengenaan tarif atas pengesahan STNK berpotensi menimbulkan pungutan ganda kepada masyarakat. Sebab, saat membayar pajak, masyarakat sudah dipungut pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Reporter: Rosy
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan