Pamekasan – Merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo terkait pemanfaatan Dana Desa 2018, yaitu memberi perhatian besar pada kesejahteraan masyarakat desa, disamping terlaksananya pembangunan infrastruktur maka secara inten dan berjenjang dilaksanakan sosialisasi Kesiapan Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai yang bersumber dari 30 % alokasi pembangunan dari anggaran Dana Desa tahun 2018.

Masyarakat Desa khususnya yang menganggur atau menunggu hasil panen pertanian atau nelayan yang tidak melaut diharapkan terbantu untuk mendapatkan pekerjaan, program ini dimaksudkan pula mampu mengurangi stunting atau angka gizi buruk dengan meningkatnya daya beli masyarakat.

Sebagai pelaksana program, Direktorat Jenderal PPMD, Kementerian Desa PDTT, melalui KN-P3MD (Konsultan Nasional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Wahyu Hananto Pribadi selaku Tenaga Ahli Utama Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Desa Partisipatif melakukan sosialisasi ke Provinsi Jawa Timur dengan mengunjungi desa-desa di dua kabupaten di wilayah Madura yaitu Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Dalam sosialisasi program ini didampingi Tenaga Ahli Koordinator Wilayah IV Jawa Timur dan Tenaga Ahli yang ada di dua kabupaten tersebut beserta Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.

“Koordinasi ini dimaksudkan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Program Padat Karya Tunai DD di Desa berjalan baik dan mendorong pemerintah daerah melakukan percepatan tahapan pencairan Dana Desa 2018”, kata Wahyu di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangkalan dalam penjelasannya kepada Kepala DPMD Bangkalan Mulyanto, SH MH sebelum turun ke lapangan.

Kesiapan tersebut, menurutnya, meliputi sosialisasi kebijakan program PKT secara swakelola, pencairan dana desa tahap pertama sebesar 20 persen, alokasi dana desa dari program pembangunan desa sebesar 30 persen untuk HOK (Hari Orang Kerja) yang ditetapkan berdasarkan peraturan bupati.

Dijelaskan pula fasilitas daftar pekerja di desa, yang terdiri atas masyarakat miskin dan pengangguran. Kemudian memfasilitasi proses dan mekanisme pembayaran upah pekerja harian atau mingguan, serta memfasilitasi pelaporan program padat karya desa secara transparan dan akuntabel yang lebih lanjut akan disosialisasikan oleh para pendamping desa kepada seluruh desa penerima Dana Desa.

Para Kelebun istilah lain untuk sebutan Kepala Desa yang dikunjungi di Madura menyatakan kesipannya untuk melibatkan masyarakat desa dalam kegiatan Padat Karya Tunai Dana Desa 2018.

“Kami atas nama masyarakat Desa menyampaikan terimakasih dengan adanya Program Dana Desa di era pemerintahan Bapak Presiden Jokowi sekarang ini, dulunya kami susah untuk dapat mengakses anggaran guna membangun desa, kami harus menunggu lama adanya anggaran yang cukup sekarang tidak lagi, jalan desa yang dulu tanah sekarang halus dengan paving dan beton sesuai kebutuhan masyarakat desa. Sekarang makin tambah senang dengan arahan Bapak Presiden untuk Program Padat Karya Tunai karena kondisi masyarakat desa lebih mendapat perhatian”, pernyataan Kelebun Desa Pacanggaan Kabupaten Sampang H. Syaihul Islam.

Jumlah pendamping desa di Kabupaten Sampang, terdiri atas tenaga ahli 6 orang, pendamping desa pemberdayaan 30 orang, pendamping desa teknik infrastruktur 14 orang, dan pendamping lokal desa 47 orang.

Untuk pendamping di kabupaten Bangkalan terdiri tenaga ahli 149 orang, dengan rincian pendamping desa pemberdayaan 39 orang, pendamping desa teknik infrastruktur 18 orang, dan pendamping lokal desa 86 orang.
Pendamping-pendamping desa tersebut diharapkan dapat memfasilitasi desa terkait perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan monitoring evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan program dengan baik.

Dengan adanya monitoring evaluasi dan sosialisasi dari KN P3MD PPMD Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi diharapkan Program Padat Karya Tunai Dana Desa 2018 tersebut dapat terlaksana sesuai arahan Presiden, yakni dapat meningkatan penghasilan dan daya beli masyarakat miskin dan pengangguran di desa. Desa Mandiri Sejahtera akan menciptakan Indonesia Adil Makmur Bermartabat demikian penjelasan dari Wahyu Hananto Pribadi .

Sehubungan kunjungan KN P3MD PPMD di kedua kabupaten tersebut, Koordinator Pendamping Wilayah IV Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad mengatakan, untuk menyamakan gerak rencana pendampingan, dijadwalkan pada hari senin tgl 11 Pebruari 2018 KPW Jatim akan menyelenggara rakor internal seluruh anggota TA KPW Jatim yang berjumlah 11 orang termasuk diantaranya TA Infrastruktur.

Rilis

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.