Istri Bupati Jadi Komisaris, Mahasiswa Kepung BPRS Sumenep

Mahasiswa menggeruduk Kantor Pusat BPRS Bhakti Sumekar di Jalan Trunojoyo Sumenep,

Sumenep, (Media Madura) – Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) kembali menggelar aksi demontrasi terkait pengangkatan istri bupati sebagai Komisaris Bank BPRS Bhakti Sumekar.

Kali ini, mahasiswa menggeruduk Kantor Pusat BPRS Bhakti Sumekar di Jalan Trunojoyo Sumenep, setelah beberapa hari sebelumnya mereka juga berdemo ke Kantor Bupati untuk mempertanyakan kebijakan “aneh” tersebut.

Seperti diketahui, Bupati Sumenep A. Busyro Karim selaku pemegang saham pengendali bank BUMD tersebut telah mengangkat istrinya sendiri, Nurfitriana sebagai dewan Komisaris.

-Advertisement-

Tak pelak, hal itu menimbulkan pro kontra di kalangan pemerhati kebijakan. Pasalnya, pengangkatan tersebut terindikasi mengandung unsur nepotisme lantaran Nurfitriana masih bagian keluarga pemegang saham.

“Pengangkatan Istri Bupati jelas sarat nepotisme. Budaya seperti ini dihawatirkan menimbulkan budaya nepotisme dilingkungan Pemerintahan Sumenep,” kata Sutrisno dalam orasinya.

Lebih dari itu, mahasiswa kembali mempertegas, bahwa Nurfitriana dinilai tidak kompeten dalam hal Perbankkan. Sebab ditengarai ia bukan jurusan Perbankkan, melainkan jurusan D3 Pariwisata.

Apalagi, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2006 Pasal 25 ayat 3 dijelaskan, bahwa Anggota Dewan Komisaris wajib dapat persetujuan dari Bank Indonesia (BI).

Disamping itu, disebutkan dalam Pasal 26, bahwa dewan komisaris perbankkan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang perbankkan.

“Jadi bukan pengetahun dalam bidang wisata, ini kan gak nyambung,” ungkapnya.

Mahasiswa pun mempertanyakan, jika memang Istri Bupati hendak berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Sumenep, mengapa Bupati tidak menempatkan di pos lain yang tidak berpotensi menimbulkan prasangka publik.

“BUMD tidak hanya BPRS, ada PT. WUS dan yang lainnya, kenapa tidak ditempatkan disitu saja? Apakah karena BPRS yang paling produktif?,” tanyanya.

Agar masalah tidak berkepanjangan, mahasiswa mendesak pemegang saham dan direksi segera menggelar RUPS Luar Biasa untuk mencabut pengangkatan Nurfitriana sebagai komisaris BPRS.

Mereka juga menuntut Direktur Utama BPRS, Novi Sujatmiko fokus dalam gal managemen BPRS ketimbang pasang badan menbela pengangkatan Nurfitriana.

“Terakhir, kami meminta DPRD mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati selaku pemegang saham pengendali untuk mencabut kepurusan dimaksud,” pintanya.

Sampai berita ini ditulis, demontrasi telah usai, massa saat ini sedang ditemui Dirut BPRS diruang rapat kantor setempat.

Reporter: Rosy
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.