Ilustrasi / google

Pamekasan, 26/8 (Media Madura) – Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur hingga saat ini belum kenerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan daerah kekeringan

Koordinator Tim Reaksi Cepat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan, Budi Cahyono mengatakan, sampai saat ini instansinya tidak bisa mendistribusikan air kepada daerah yang kini sudah terdampak kekeringan dengan alasan belum ada SK bupati.

“Tetapi kami tidak bisa serta merta mendistribusikan air sebelum ada SK dari bupati,” katanya, Sabtu (26/8-2017).

Ditambahkan Budi, pihaknya telah selesai mendata daerah terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun 2017 sesuai dengan prosedur yang ada. Hasilnya ada sekitar 80 desa yang mengalami krisis air tersebut.

“Penetapan daerah kekeringan itu harus ada SK dari kepada daerah, sampai saat ini kami masih menunggunya,” tambahnya.

Budi mengklaim, SK tersebut dalam waktu dekat akan ditetapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pamekasan, Khalil Asyari. Dengan demikian, distribusi air bersih kepada masyarakat menjadi kewajiban penuh instansinya.

“Kalau sudah ada ketentuan kami tinggal action, bekerja kebawah,” dalihnya.

Budi memungkasi, berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kering untuk wilayah Kabupaten Pamekasan baru akan terjadi pada awal bulan September 2017. Sementara penetapan SK itu mengacu pada hasil laporan BMKG tersebut.

“Soal daerah kering itu tidak sama, Bangkalan tidak sama dengan Sampang, Pamekasan juga tidak sama dengan Sumenep. Meskipun sekarang sudah masuk musim kemarau,” pungkasnya.

Reporter: Rifqi
Editor : Zainol

Tinggalkan Balasan