Sampang, 4/5 (Media Madura) – Puluhan warga Desa Plasah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, pada Kamis (3/5/2017) pukul 09.00 WIB mengeluruk kantor Kecamatan Sreseh.

Mereka menuntut penunjukan Kepala Desa (Kades) definitif di Desa Plasah. Sebab, selama ini sudah hampir 3 bulan kekosongan terjadi tanpa ada ketegasan dari pemerintah setempat. Buntut kekosongan itu banyak pelayanan masyarakat vakum.

“Jangan dibiarkan kekosongan Kades, kami meminta agar pemerintah segera menunjuk Pj Kades Plasah demi kelancaran pelayanan administrasi dan pembangunan desa,” terang korlap aksi Darussalam, Kamis.

Darussalam sekaligus wakil BPD Plasah itu, menuturkan nantinya dalam penunjukan Pj Kades Plasah diharapkan bisa diambil dari orang yang bersikap netral tidak tercipta perpecahan di desa dan tidak bersikap arogan.

Warga Desa Plasah menyampaikan tuntutannya. (MM/Ryan Hariyanto)

Tak hanya itu, warga juga meminta untuk mencabut nama Moh Yusuf dari daftar nama yang diajukan pemerintah sebagai Pj Kades Plasah meski menjadi Sekdes berstatus PNS. Sedangkan, dua nama usulan warga dinilai tanpa tanggapan serius dari pemerintah. Dua nama itu yakni, Ahmadi dan Hadoi.

“Dia (Moh Yusuf-red) tidak netral dan bersikap arogan, karena yang bersangkutan juga pernah menjadi Pj, kinerjanya buruk,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Sreseh Didik Adi Pribadi, membantah jika pihaknya dituding tidak tegas mengambil kebijakan. Alasan itu bukan tanpa sebab karena pengusulan, penunjukan, dan pengangkatan Pj Kades menjadi kewenangan penuh Pemkab Sampang dalam hal ini Bupati.

“Sekarang kewenangan bupati penunjukan Pj Kades berstatus PNS itu, tapi dulu kewenangan BPD. Nah, kewenangan BPD masih ada beberapa porsi-porsi tertentu,” jelasnya.

Didik mantan Kabag Pemdes Pemkab Sampang itu menerangkan tuntutan Pj Kades di wilayah Kecamatan Sreseh tak hanya terjadi di Desa Plasah. Melainkan, masih ada desa lainnya mengalami persoalan yang sama.

“Di sini ada tiga desa sampai sekarang belum turun Pj Kades definitif, yaitu Desa Junok, Taman, dan Plasah. Sekali lagi ini menjadi kewenangan pemkab, pihak kecamatan hanya mengakomodir apa yang menjadi aspirasi di desa,” ujarnya.

Dirinya berharap, persoalan di wilayahnya itu segera terselesaikan agar pelayanan dan pembangunan desa berjalan maksimal.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan