Sampang, (Media Madura) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura, Jawa Timur, melalui Badan Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) menahan tunjangan DPRD setempat sejak Juli 2018.

Tunjangan wakil rakyat yang ditahan itu hanya berlaku bagi dua anggota DPRD Sampang. Pasalnya, mereka hingga kini belum bisa mengembalikan aset daerah berupa mobil dinas.

“Kita sudah berkordinasi dengan panitia anggaran bahwa untuk dua anggota DPRD ini sudah dihentikan tunjangannya sejak Juli,” terang Kabid Pengelolaan Aset (BPPKAD) Sampang Bambang Indra Basuki di kantornya, Senin (17/9/2018).

Pernyataan itu disampaikan Bambang dalam menemui Jaka Jatim Korda Sampang saat beraudensi mempertanyakan kejelasan keberadaan aset daerah di DPRD.

Lanjut Bambang, penarikan jatah mobil dinas bagi anggota dewan tersebut setelah adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Sampang, menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017.

“Aturan ini sangat jelas, jatah mobil dinas hanya diberikan kepada pimpinan ketua dan wakil, sementara lainnya harus diserahkan karena mendapat tunjangan,” imbuh Bambang.

Dua anggota DPRD Sampang yang menjabat di Komisi I dan Komisi IV ini belum mengembalikan tiga mobil dinas, terdiri 2 unit Kijang Inova, dan 1 unit Isuzu Panther.

Kata Bambang, seharusnya wakil rakyat tersebut wajib menyerahkan aset daerah kepada pemerintah paling lambat 12 September 2017 kemarin setelah aturan dikeluarkan.

“Informasi terakhir setelah komunikasi kepada yang bersangkutan, mobil satunya akan dikembalikan September 2018 ini, satunya lagi menunggu selesai perbaikan,” ungkapnya.

Selain itu, dijelaskan Bambang, dua anggota DPRD Sampang wajib mengembalikan dana tunjangan sekitar Rp 70 juta, karena menjadi temuan hasil audit BPK perwakilan Jawa Timur.

Sebab, secara logika mobil dinas dewan belum dikembalikan ke pemerintah, namun dana tunjangan masih diterima selama 10 bulan mulai September 2017 hingga Juni 2018.

“Kalau Juli ini sudah tidak menerima tunjangan, jadi yang bulan September 2017 sampai Juni wajib mengembalikan, per bulan mereka menerima tunjangan sebesar Rp 7 juta dikalikan 10 bulan,” tegas Bambang.

Sayangnya, Bambang enggan menyebutkan siapa nama kedua anggota yang menjabat di Komisi I dan IV tersebut.

Sementara itu, Ketua Jaka Jatim Sampang Sidik menyampaikan dalam audensi itu mempertanyakan kejelasan aset daerah di kantor DPRD Sampang. Alasan itu bukan tanpa sebab, karena semua fasilitas mobil dinas anggota DPRD ditarik oleh pemerintah per September 2017. Faktanya, masih saja didapati wakil rakyat belum mengembalikan.

“Kami minggu depan ini nanti akan menindaklanjuti ke Sekretariat Dewan,” ujar Sidik.

Pria akrap disapa Didik ini menuturkan, sebenarnya permasalahan tersebut sudah lama terjadi di kantor DPRD. Namun dugaan praktek kecurangan wakil rakyat itu tidak terundus secara gamblang.

“Fasilitas kendaraan belum dikembalikan justru mendapatkan tunjangan transportasi, ini bagian pemborosan anggaran dengan kinerja dewan yang menurut kami tidak jelas, harus dikembalikan ke pemerintah,” tandasnya.

Terpisah, Sekretaris DPRD Sampang Anwari mengaku jika tunjangan transportasi dua anggota dewan ini telah ditahan sejak April 2018, bukan bulan Juli. Namun mereka menerima sanksi atas temuan BPK untuk mengembalikan dana tunjangan ke kasda sejak September sampai Desember 2017.

“Tapi sampai saat ini kami belum menerima bukti transfer pengembalian tunjangan ke rekening kasda, kami selaku pihak penanggungjawab secara administrasi sudah mengirimkan surat pemberitahuan itu sesuai posesur,” singkatnya.

Reporter : Ryan Hariyanto
Edito : Ist

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.