Pamekasan, (Media Madura) – Beberapa waktu lalu, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk tenaga honorer K2 untuk membahas persoalan kesejahteraan tenaga K2.
Dalam kesempatan itu, Komisi I memberikan batas waktu pertengahan Februari kepada dinas terkait dalam penerbitkan SK K2, namun sampai saat ini tak kunjung ada kejelasan.
“Sampai saat ini, kami masih belum mengadakan rapat yang kedua kalinya, tapi saya kemarin sudah telepon ke pak Sekda dan hasil rapat enksternal eksekutif pak Wabup mendelegasikan pada Kadisdik Kabupaten Pamekasan yaitu Pak Tarsun,” terang Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pamekasan, Ismail, Rabu (14/3/2018).
Menurutnya informasi yang dia dapat bahwa Kepala Dinas Pendidikan setempat telah memberikan surat edaran ke bawah.
“Hasilnya seperti apa kami masih belum kroscek, tapi dalam waktu dekat ini kami akan memastikan kembali apakah SK Bupati untuk K2 tersebut telah diterima apa belum,” tambahnya.
Politisi dari Partai Demokrat tersebut menambahkan, lambannya SK K2 tersebut karena kinerja eksekutif lelet. Karena sifatnya urgen, ia kemudian mendesak eksekutif menyelesaikan persoalan SK K2.
“Ini menunjukkan kalau kinerja mereka sangat lambat, saya pikir koordinasi di tingkat eksekutif ini lemah untuk itu ini harus segera dievaluasi,” pungkasnya.
Reporter: Zubaidi
Editor: Zainol
