Bekasi, (Media Madura) – Kebutuhan hunian masyarakat dan upaya mengurangi risiko banjir menjadi perhatian Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur XI, Hj. Ansari.
Hal itu disampaikan legislator asal Kabupaten Pamekasan saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke BPBD Kabupaten Bekasi, Kamis (17/9/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengevaluasi tata ruang, khususnya alih fungsi lahan resapan, rawa, dan persawahan menjadi kawasan permukiman.
“Lahan yang harusnya menyerap air itu sekarang menjadi jalan ataupun menjadi bangunan-bangunan. Ini memang perlu evaluasi tata ruang,” katanya.
Namun, pihaknya menilai pembatasan pembangunan perumahan juga harus diikuti solusi hunian bagi masyarakat. Sebab, kebutuhan tempat tinggal terus meningkat seiring jumlah penduduk.
“Tidak memberikan izin tapi juga harus memberikan solusi kepada masyarakat supaya mereka juga mendapatkan tempat tinggal yang layak,” ujar Hj. Ansari.
Hj. Ansari menyebut Kabupaten Bekasi memiliki persoalan air yang berbanding terbalik. Saat hujan berpotensi terjadi banjir, sedangkan ketika kemarau masyarakat menghadapi keterbatasan air bersih.
“Bekasi ini sangat rentan sekali dengan air. Ketika hujan air berlimpah, ketika kemarau airnya susah dicari,” ucapnya.
Pihaknya juga menyoroti Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Bekasi yang masih mengacu pada kajian 2022. Menurutnya, kondisi wilayah pada 2026 perlu menjadi dasar pembaruan kajian agar mitigasi bencana lebih tepat.
Selain itu, Hj. Ansari menyinggung keterbatasan anggaran penanggulangan bencana serta distribusi air bersih yang belum optimal akibat minimnya jumlah tangki air.
Pihaknya mendorong penanganan bencana dilakukan melalui kolaborasi pentahelix, melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, tokoh masyarakat, dan media.
“Edukasi kebencanaan sebaiknya diberikan kepada seluruh masyarakat, karena Indonesia merupakan negara yang rawan bencana,” pungkas Hj. Ansari. (*/Znl)
