Hj. Ansari Soroti Kasus Daycare Banda Aceh, Minta Pengawasan Diperketat

Pamekasan, (Media Madura) – Kasus dugaan kekerasan terhadap balita di sebuah daycare di Banda Aceh jadi perhatian publik. Peristiwa yang sempat viral di media sosial itu memperlihatkan dugaan perlakuan tidak layak terhadap anak berusia sekitar 18 bulan di sebuah tempat penitipan anak di Kecamatan Syiah Kuala.

Saat ini, polisi masih mendalami kasus tersebut. Sementara itu, pemerintah daerah sudah menutup sementara daycare yang bersangkutan.

Menanggapi kejadian ini, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ansari, menegaskan bahwa kasus ini harus jadi peringatan serius. Menurutnya, layanan penitipan anak tidak boleh sekadar dianggap kebutuhan sosial, tapi juga harus memenuhi standar perlindungan anak yang ketat.

“Anak-anak di daycare itu sangat rentan. Karena itu, pengawasannya harus benar-benar ketat agar tidak terjadi kekerasan dalam bentuk apa pun,” ujarnya.

Hj. Ansari juga menilai, penanganan kasus tidak cukup hanya berhenti pada proses hukum. Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem layanan daycare, mulai dari perizinan, standar operasional, hingga kualitas tenaga pengasuh.

Selain itu, ia menyoroti masih adanya daycare yang belum memiliki izin resmi. Ia meminta pemerintah daerah segera mendata ulang seluruh tempat penitipan anak di wilayah masing-masing.

“Setiap daycare harus punya legalitas jelas, pengasuh yang kompeten, serta standar keamanan yang terukur. Ini soal keselamatan anak,” katanya.

Lebih lanjut, Hj. Ansari mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama pemerintah daerah memperkuat pengawasan lintas sektor, agar layanan penitipan anak berjalan sesuai standar.

Pihaknya juga menekankan pentingnya pendampingan bagi korban dan keluarga untuk mengurangi dampak psikologis.

“Perlindungan anak tidak boleh hanya jadi slogan. Harus ada sistem yang benar-benar memastikan anak aman, termasuk di daycare,” tegasnya.

Hj. Ansari berharap, kasus ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola layanan penitipan anak di seluruh Indonesia agar kejadian serupa tidak terulang. (*/Znl)