Ketua Komisi B DPRD Jatim Tolak Impor Garam: Sangat Menyakiti Para Petani

Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Aliyadi Mustofa

Pamekasan, (Media Madura) – Rencana impor garam oleh pemerintah sebanyak 3,7 juta ton ditolak Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Aliyadi Mustofa.

Menurutnya, kebijakan tersebut mengindikasikan pemerintah tidak melihat kondisi di lapangan, dimana garam lokal saat ini surplus. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak membuat kebijakan yang justru merugikan rakyat.

“Pemerintah mau impor garam 3 juta ton sekian itu berarti pemerintah tidak bisa melihat fakta di lapangan dan itu sangat menyakiti sekali para petani petani garam kita,” katanya, Jum’at (9/4/2021).

Aliyadi menambahkan, alasan kualitas garam lokal yang rendah hanya sebatas alibi pemerintah untuk melakukan impor garam. Sebab, sejatinya kualitas garam lokal tidak kalah dengan garam luar.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan, apabila kualitas garam lokal memang lebih rendah, tentu kondisi itu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memberikan pendampingan serius kepada para petambak, termasuk bantuan alat guna meningkatkan kualitas garam tersebut.

“Tapi itu alasan lama jika dibilang garam kita lebih jelek. Selalu mengatakan bahwa garam yang ada di kita ini tidak memenuhi kualitas. Itu akal-akalan saja,” teganya.

Gus Aliyadi melanjutkan, tugas besar pemerintah saat ini adalah memberdayakan para petambak garam lokal guna meningkatkan hasil produksi dengan kualitas baik. Apabila tugas itu terealisasi, dipastikan Indonesia tidak lagi membutuhkan garam impor.

“Hal yang harus dilakukan yakni dengan memberikan pendampingan kepada para petambak, serta pengadaan alat akan tingkatkan kualitas garam lokal,” tandasnya.

Legislator asal Sampang Madura tersebut melanjutkan, ekonomi rakyat yang sedang terpuruk akibat pandemi covid-19 tersebut seharusnya pemerintah bisa menyerap garam lokal, bukan justru membuat kebijakan impor garam yang justru menyakitkan hati petambak.

“Pemerintah dalam mengimpor garam itu bukan satu solusi. Ini semakin memperlihatkan kepada rakyat, bahwa mereka (pemerintah) belum bisa hadir dalam rangka memberikan solusi itu,” tegasnya.

Aliyadi kembali menegaskan, jika dirinya tidak setuju atas kebijakan impor garam tersebut. Karena petambak garam lokal seharusnya dilindungi oleh pemerintah. Apalagi, Presiden Joko Widodo sering menyampaikan tidak akan melakukan impor garam, beras, gula dan lain-lain.

“Kesimpulan saya, saya sangat tidak setuju, dan ini sangat melukai hati masyarakat kita, sangat tidak rasional,” tutup dia. (*)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.