Aduan ASN ke LSM Terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Berbuntut Panjang

Advertisement

Pamekasan, (Media Madura) – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, beberapa waktu lalu mendatangi kantor salah satu LSM untuk melaporkan terkait rencana akan dihapusnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) oleh pemerintah kabupaten setempat.

Para ASN yang enggan disebutkan identitasnya ini mengaku kecewa dengan rencana penghapusan (TPP) tersebut.

Menanggapi hal itu, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam  memastikan hingga saat ini kebijakan terkait TPP masih dikaji dan belum dihapus.

“TPP belum dihapus, dan saat ini masih kita kaji,” katanya kepada wartawan ditemui usai sidang paripurna di kantor DPRD. Senin (15/03/2021) pagi.

Mas Tamam, sapaan akrab Baddrut Tamam justru meminta Sekretaris Daerah Totok Hartono untuk mengevaluasi kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) yang datang mengadu ke LSM tersebut.

Seperti diketahui, dalam hal kebijakan penetapan TPP ini berdasarkan peraturan kepala kepegawaian negara nomor 20 tahun 2011 tentang pedoman penghitungan kinerja pegawai negeri sipil.

Hal ini juga diatur Kepmendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020. Dalam keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatur beberapa hal sebagai berikut: Pemerintah Daerah dalam menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawan ASN di  lingkungan Pemerintah Daerah dengan peraturan kepada daerah setelah mendapat persetujuan tertulis menteri.

Persetujuan tertulis menteri ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persetujuan tertulis menteri ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (TPP ASN) pada setiap jabatan yang terdiri dari, beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.

Sementara berdasarkan data BPS tahun 2019, jumlah ASN di Kabupaten Pamekasan sebanyak 7.081 dengan berbagai golongan pangkat.

Gaji PNS Golongan I

Golongan IA = Rp 1.560.800 (masa kerja 0 tahun) – Rp 2.335.800 (masa kerja 26 tahun)

Golongan IB = Rp 1.704.500 (3 tahun) – Rp 2.474.900 (27 tahun)

Golongan IC = Rp 1.776.600 (3 tahun) – Rp 2.557.500 (27 tahun)

Golongan ID = Rp 1.851.800 (3 tahun) – Rp 2.686.500 (27 tahun)

Gaji PNS Golongan II

Golongan IIA = Rp 2.022.200 (0 tahun) – Rp 3.373.600 (33 tahun)

Golongan IIB = Rp 2.208.400 (3 tahun) – Rp 3.516.300 (33 tahun)

Golongan IIC = Rp 2.301.800 (3 tahun) – Rp 3.665.000 (33 tahun)

Golongan IID = Rp 2.399.200 (3 tahun) – Rp 3.820.000 (33 tahun)

Gaji PNS Golongan III

Golongan IIIA = Rp 2.579.400 (0 tahun) – Rp 4.236.400 (32 tahun)

Golongan IIIB = Rp 2.688.500 (0 tahun) – Rp 4.415.600 (32 tahun)

Golongan IIIC = Rp 2.802.300 (0 tahun) – Rp 4.602.400 (32 tahun)

Golongan IIID = Rp 2.920.800 (0 tauhn) – Rp 4.797.000 (32 tahun)

Golongan IV

Golongan IVA = Rp 3.044.300 (0 tahun) – Rp 5.000.000 (32 tahun)

Golongan IVB = Rp 3.173.100 (0 tahun) – Rp 5.211.500 (32 tahun)

Golongan IVC = Rp 3.307.300 (0 tahun) – Rp 5.431.900 (32 tahun)

Golongan IVD = Rp 3.447.200 (0 tahun) – Rp 5.661.700 (32 tahun)

Golongan IVE = Rp 3.593.100 (0 tahun) – Rp 5.901.200 (32 tahun).

Reporter : Arif
Editor : Zainol

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.