Catatan Merah Disdik Sampang, Dugaan Fiktif Pemeliharaan Motor Dinas

Ketua Pansus LKPj, Alan Kaisan.

Sampang, (Media Madura) – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sampang, Madura, Jawa Timur, menemukan dugaan program terindikasi fiktif di tahun anggaran 2019. Program kegiatan itu berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Dugaan tersebut terungkap saat rapat pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sampang tahun anggaran 2019.

Terdapat satu kegiatan program Disdik berupa pemeliharaan kendaraan motor dinas dalam bentuk perpanjangan pajak STNK belum dapat dipertanggung jawabkan. Nilainya pun cukup fantastis yakni mencapai sekitar Rp 450 juta.

Ketua Pansus DPRD Sampang Alan Kaisan mengatakan, terjadi selisih jumlah unit kendaraan antara tahun 2018 dengan tahun 2019 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Sampang.

Alan menyebut, laporan kerja di tahun 2018 ada pemeliharaan kendaraan dinas sebanyak 310 unit motor. Sedangkan, LKPj 2019 jumlahnya meningkat menjadi 380 unit. Padahal di tahun itu tidak ada tambahan pengadaan motor kedinasan.

“Jadi selisih 70 unit motor, anehnya ketika tim pansus menanyakan apakah ada pengadaan tambahan kendaraan dinas di tahun 2019 ternyata memang tidak ada, dibuka di DPA juga tidak ada, lalu kemana SPj anggaran pemeliharaan 70 unit itu,” ucap Alan usai rapat Pansus LKPj dengan Disdik di kantor DPRD Sampang, Selasa (14/4/2020) malam.

Politisi Partai Gerindra ini menyayangkan kinerja Disdik Sampang yang dinilai tidak akuntabel dalam pembuatan laporan program kerja. Ironisnya, saat rapat pembahasan pihak Disdik tidak bisa menjelaskan secara detail ataupun menunjukkan data konkrit terkait selisih angka unit pemeliharaan kendaraan dinas.

Atas temuan ini menjadi catatan merah dari tim Pansus DPRD terhadap Disdik Sampang. Apalagi, selama ini instansi yang dinahkodai oleh Nur Alam dinilai belum mempunyai konsep strategis pembangunan di Sampang dalam upaya mendukung visi misi pemerintahan Slamet Junaidi dan Abdullah Hidayat.

“Progres kerjanya harus jelas baik jangka panjang maupun jangka menengah terutama mengenai angka putus sekolah, bagaimana solusinya agar kian tahun bisa lebih menurun ini harus dipikirkan, karena sangat berpengaruh terhadap sebuah kemajuan daerah,” tegas Alan.

Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Sampang Nur Alam dengan tegasnya mengklaim tidak ada selisih angka unit pemeliharaan motor dinas.

“Tidak ada yang selisih kok, dari mana ada selisih, setelah kita ambil data dari kantor sudah selesai kok waktu rapat Pansus, tidak ada masalah,” singkat Nur Alam ditemui di kantornya.

Reporter : Ryan
Editor : Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.