PWI Sampang menggelar seminar jurnalistik di Gedung BPU Jalan Trunojoyo, Kamis (27/12/2018). (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – Berkembangnya zaman yang semakin pesat, peran media massa diharapkan memberi peluang dalam kemajuan dan pembanguan daerah. Termasuk dalam menyajikan berita yang bisa dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sampang H. Achmad Bahri menilai, alasan tersebut membuat media massa perlu melakukan inovasi-inovasi baru yang kompetitif dan kreatif.

Demikian dikatakan Bahri dalam sambutannya saat seminar jurnalistik bertemakan “Peran Aktif Media Dalam Menatap Masa Depan Sampang” yang digelar di Gedung BPU Jalan Trunojoyo Kota Sampang pada Kamis (27/12/2018) pukul 10.00 WIB.

“Kegiatan ini bentuk kepedulian PWI untuk memberikan edukasi dan pembinaan kepada insan pers di Sampang agar lebih prefesional dan bertanggungjawab, sehingga bisa terwujud pembangunan yang lebih baik,” ungkapnya.

Menurutnya, media massa tentu sangat penting dalam mengawal pembangunan daerah. Untuk itu, perlu jurnalisme yang berwawasan luas, profesional, serta beretika sesuai kode etik jurnalistik.

Dalam seminar ini menghadirkan narasumber dari Machmud Suhermono Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jawa Timur, Akademisi Ach Rifai, Kapolres Sampang diwakili Humas Ipda Eko Puji Waluyo, Kepala Bapelitbangda Tonny Moerdiwanto, dan sebagai moderator Eko Pamuji Sekretaris PWI Jawa Timur.

Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jatim Machmud Suhermono, mengatakan sampai saat ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers masih belum ada perubahan maupun belum ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunannya. Namun turunannya, adalah hanya peraturan Dewan Pers yang menjadi acuan.

“Saat ini belum ada batasan dan aturan yang jelas untuk menjadi seorang wartawan yang diatur dalam UU Pers, sehingga kebebasan pers itu benar-benar dilindungi oleh UU,” katanya.

Sementara itu, Akademisi dari Universitas Madura Ach Rifai, menyampaikan sebenarnya wartawan tidak bisa dituntut dan digugat dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalis, asalkan sesuai dengan kode etik jurnalistik.

“Pertanyaannya, kenapa wartawan masih digugat dan dituntut baik secara pidana dan perdata? Hingga saat ini, mereka yang dikenakan pasal KUHP dan dijerat pidana itu karena mereka bekerja di luar kaidah jurnalistik, sehingga bagi penyidik bisa diperkarakan,” tutur Rifai.

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.