Pemilik usaha berdebat dengan petugas Satpol PP sesaat penyegelan bangunan, Selasa (18/12/2018) pukul 09.00 WIB. (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – Dua bangunan usaha yang berada di Jalan Wijaya Kusuma Kota Sampang, Madura, Jawa Timur, kembali disegel oleh petugas Satpol PP, Selasa (18/12/2018) siang.

Penyegelan kesekian kalinya ini dilakukan karena bangunan yang dinamai Mie Endes dan Hikari itu diduga belum memiliki kelengkapan izin bangunan.

“Kami menyegel bangunan ini karena sampai saat ini masih belum dilengkapi izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL–UPL) dan Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal),” terang Kabid Penegakan Perda dan Penertiban Umum Satpol PP Sampang Chairijah kepada wartawan, Selasa (18/12/2018).

Chairijah mengaku, pihaknya sudah tiga kali melakukan teguran secara lisan maupun tertulis kepada pemilik usaha. Namun tidak ada iktikad baik dalam melengkapi izin sesuai aturan. Bahkan, saat penyegelan pertama usaha tersebut tetap buka tutup alias tetap beroperasi.

“Kami tegur sesuai perintah dari pimpinan daerah, karena saat penyegelan awal tetap buka dan itu mengganggu arus lalin,” jelasnya.

Pantauan di lapangan, penyegelan ini menjadi perhatian pengguna jalan di areal dalam kota hingga terjadi kepadatan. Sebab, saat berlangsungnya penyegelan terjadi debat bicara dengan pemilik usaha. Sehingga akhirnya difasilitasi di ruang Komisi I DPRD Sampang.

Menurut Qorik sapaan Chairijah, bahwa hasil rapat di legislatif jika bangunan tersebut sudah tertib dan mengacu pada PP Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha teritegrasi secara elektronik melalui di Online Single Submission (OSS). Pemilik usaha mengurus ijin di Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sampang.

“Tapi sampai saat ini kami belum dilibatkan dalam penyurvean sebelum diterbitkannnya IMB, apakah dengan OSS dan IMB langsung keluar ijin lokasi itu harus digarap oleh pertanahan,” tudingnya.

Terpisah, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPM-PTSP Sampang Moh Suadi Asyikin, mengaku terkait bangunan Hikari dan Mie Endes yang disegel memang tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada dinasnya. Padahal bangunan tersebut sudah terdaftar izin di lembaga pengelola dan penyelenggara di OSS berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 2018.

“Satpol PP tidak ada pemberitahuan kepada kami terkait penyegelan, padahal mereka sudah izin, konsepnya mendaftar di OSS, sederhana izin keluar syarat dipenuhi dahulu baru syarat masing – masing pesyaratan izin keluar NIP ini keluar ke izin usaha ada komitmen apa saja syaratnya izin lokasi,” tandasnya.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.