Kantor DPRD Kabupaten Sumenep (doc/MM)

Sumenep, (Media Madura) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur tak sepenuhnya berhasil menyelesaikan tugas legislasi selama tahun 2018.

Pasalnya, hingga akhir tahun ini, realisasi Program Peraturan Daerah (Properda) belum dituntaskan semua, sehingga harus nunggak ke tahun depan. 

Dari 16 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk pada Properda 2018, lima Raperda diantaranya tidak selesai dibahas.

“Ya, dari 16 Raperda yang masuk pada Properda DPRD, lima Raperda belum selesai,” aku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Sumenep, Husaini Adzim, Sabtu (15/12/2018).

Politisi PAN ini menjelaskan, bahwa tidak tuntasnya pembahasan Raperda karena disebabkan oleh banyaknya agenda dewan pada 2018. Ia mengelak jika tidak tuntasnya Raperda bukan karena wakil rakyat lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Jadi untuk lima Raperda yang belum selesai, akan dimasukan pada Properda 2019 nanti,” tukas Husaini.

Lima Raperda yang belum terselesaikan tersebut, yakni Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan Desa, Raperda Rencana Detail Tata Ruang bagian wilayah Perkotaan Bluto, Saronggi, dan Pragaan 2018-2038, dan Raperda Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pengelola Dana Partisipating Migas.

Reporter: Rosy
Editor: Zainol

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.