Para PKL diadang petugas kepolisian di pintu masuk kantor Bupati Pamekasan

Pamekasan, (Media Madura) – Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) menolak penertiban yang dilakukan Pemkab Pamekasan, Madura, Jawa Timur dengan cara melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor bupati setempat, Kamis (6/12/2018).

Mereka menolak direlokasi dari area Monumen Arek Lancor yang menjadi tempat untuk mengais rezeki selama puluhan tahun. Namun, menurut pemerintah, para PKL dinilai melanggar paraturan daerah (Perda).

“Kami punya anak istri yang butuh nafkah setiap hari. Jangan seenaknya usir kami para PKL,” kata salah satu PKL dalam orasinya, Kamis.

Para PKL mendesak bertemu dengan Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam langsung. “Kami tidak mau ditemui oleh perwakilan dari siapapun,” tegasnya.

Baddrut Tamam, oleh PKL, dianggap tidak memperhatikan nasib rakyat kecil. Buktinya, pemerintah ingin ‘mengusir’ PKL dari Arek Lancor.

Selain itu, PKL menyampaikan pilihan tempat andai relokasi betul-betul sudah final. Artinya, mereka menolak direlokasi ke lahan eks PJKA.

“Kami hanya mau apabila dipindah ke lapangan depan pendopo. Kalau yang lain, kami tidak mau. Kami bukan hanya mau berjualan, tetapi ingin mencari uang,” pungkasnya.

Demo yang dilakukan PKL mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. PKL memaksa untuk menduduki kantor bupati Pamekasan di Jalan Kabupaten itu.

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam saat menemui para PKL ini mengatakan, ia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh PKL, sebab ia juga pernah penjadi PKL saat masih kuliah di Malang.

“Jadi saya bisa merasakan apa yang bapak dan ibu rasakan. Saya juga dulu jualan saat masih kuliah,” katanya dihadapan para PKL ini.

Tetapi, kata mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini, kota Pamekasan memerlukan penataan dan Pemkab sedang melakukan sejumlah upaya guna terus memberikan ruang bagi PKL untuk berjualan di wilayah itu.

Reporter: Zainol
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.