Para PKL diadang petugas kepolisian di pintu masuk kantor Bupati Pamekasan

Pamekasan, (Media Madura) – Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menemui Pedagang Kaki Lima (PKL) Arek Lancor yang melakukan aksi unjuk rasa penolakan relokasi di depan kantor bupati setempat, Kamis (6/12/2018).

Di depan para PKL, Baddrut Tamam memberikan pengertian terkait penertiban yang dilakukan Satpol PP, Senin (3/12). Walaupun relokasi gagal dilakukan karena mendapat perlawanan dari pedagang.

Menurutnya, penertiban dilakukan bukan untuk mematikan kegiatan PKL Arek Lancor. Dijelaskan, bila pemerintah saat ini tengah berupaya menciptakan Pamekasan bersih dan sehat, utamanya di jantung perkotaan.

“Jadi, penertiban ini bukan untuk membubarkan usaha kecil, akan tetapi untuk menata. Agar kota ini menjadi indah, enak dipandang dan tamu yang datang kerasan tinggal di Pamekasan yang kita cintai ini,” ujarnya.

Selain itu, Baddrut Tamam bercerita soal pengalaman pribadinya sebelum menjadi bupati. Pihaknya mengaku pernah merasakan pahit manisnya menjadi seorang PKL waktu menjadi mahasiswa di Malang beberapa waktu silam.

“Saya juga pernah menjadi pelaku pedagang kaki lima saat kuliah di Malang dulu, sehingga saya merasakan juga apa yang dirasakan PKL saat ini,” ujarnya.

Hasil audiensi dengan PKL memutuskan bahwa PKL tetap diperbolehkan berjualan. Dengan catatan, PKL diminta menjaga kebersihan Arek Lancor. PKL diminta juga tidak menaruh gerobak sembarangan apalagi sampai meninggalkan gerobaknya di Arek Lancor karena tidak elok dipandang.

Sementara di sisi lain, pemerintah akan terus mencarikan solusi yang terbaik, utamanya penyediaan lahan bagi PKL Arek Lancor. Agar Arek Lancor steril dari PKL.

“Kami mengajak semua elemen masyarakat mendukung program baik Pemkab Pamekasan dalam menata kota lebih indah, asri dan nyaman,” pungkasnya.

Reporter: Zainol
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.