Unjuk rasa memanas massa membakar keranda dan ban di depan kantor Kejari Sampang, Rabu (21/11/2018). (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – Pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Setyo Utomo tentang penyuapan uang Rp 500 juta oleh oknum Kepala Dinas di Sampang memicu kontroversi berkepanjangan, terutama munculnya aksi demo ratusan massa, hari ini Rabu (21/11/2018) pukul 10.00 WIB.

Pasalnya, Setyo pernah mengungkapkan jika dirinya hendak disogok saat menangani kasus dugaan korupsi program listrik desa (Lisdes) tahun 2007-2008 yang bersumber dari APBD senilai Rp 12 miliar. Namun, tawaran Rp 500 juta tersebut ditolak.

Bahkan, belakangan kabar mengejutkan. Tak genap sebulan pernyataan tersebut, kasus lisdes yang ditangani Korps Adhyaksa itu dinyatakan tak cukup bukti.

“Ada apa dengan kasus lisdes Sampang, beberapa waktu lalu disampaikan hendak disogok dan tiba-tiba kasusnya dinyatakan tidak cukup bukti, lalu kemana keadilan hukumnya,” ujar Korlap Aksi Anwar berorasi di hadapan Kajari Sampang Setyo Utomo, Rabu (21/11/2018).

Dikatakan Anwar, kasus lisdes untuk 21 desa di Sampang dilaporkan dirinya ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Februari 2018. Saat itu, aliran listrik belum teralisasi di satu titik yakni Desa Plampaan Kecamatan Camplong.

Kemudian, laporan itu dilimpahkan ke Kejari Sampang. Sayangnya, lanjut Anwar, wewenang yang menyatakan laporan kasus dugaan korupsi tidak cukup bukti justru Kejari Sampang, bukan Kejati Jawa Timur.

“Di desa itu belum menyala sama sekali, termasuk tiang listrik hanya dibiarkan mangkrak begitu saja,” ungkapnya.

“Kenapa justru Kejari Sampang menyatakan tidak cukup bukti, padahal disini hanya menjalankan perintah, kita melapor ke Kejati Jatim bukan Kejari Sampang, kita tahu penanganan hukum pasti tidak adil, maka itu dilaporkan disana,” imbuhnya.

Dihadapan massa, Kepala Kejari Sampang Setyo Utomo menuturkan, apabila kemudian hari penanganan kasus tersebut ditemukan bukti baru akan terus ditindaklanjuti. Dia pun meminta masyarakat ikut membantu mengawasi kinerja Kejaksaan.

Selama ini, dirinya sudah memerintahkan bawahan bekerja secara profesional dalam menangani laporan dugaan tindak pidana korupsi.

“Kami tidak peduli soal suap itu, saya sendiri yang akan menyidangkan perkara ini kalau tersangka dari kalangan kepala dinas keatas, tapi tunggu nanti secara yuridis memiliki dua alat bukti atau tidak,” tuturnya.

Saat kembali dikonfirmasi, Setyo mengaku bahwa saat ini penanganan kasus dugaan korupsi program lisdes tidak ditemukan penyimpangan yang signifikan. Dalam arti, bahwa RAB dan volume pekerjaan lisdes telah dilaksanakan seluruhnya.

Hanya pada waktu itu yang terjadi, lanjut Setyo, lisdes belum bermanfaat bagi masyarakat alias belum menyala. Setelah hasil pemeriksaan, steakholder terkait berjanji akan segera dinyalakan lampu-lampu desa.

“Kita cek ke lapangan oleh seluruh Jaksa yang terlibat penyelidikan ini bahwa lisdes sudah nyala, sehingga dihubungkan dengan laporan tentu RAB dan volume pengerjaan tidak menemukan penyimpangan apapun,” tegasnya.

Kendati demikian, Kejari Sampang belum menyatakan menghentikan perkara kasus tersebut dan masih memperdalam kembali.

“Itu nanti diputuskan oleh mekanisme ekspose, seharusnya hari ini adalah ekspose terakhir untuk menentukan apakah cukup bukti atau tidak, karena roh dari penyelidikan itu mencari dua alat bukti yang cukup untuk dapat atau tidaknya kasus tersebut ditingkatkan ke tingkat penyidikan,” imbuhnya.

Aksi turun jalan ratusan massa mengatasnamakan Gerakan Tangan-Tangan Revolusioner (Gettar) menuntut supremasi hukum ditegakkan sesuai aturan dan mengusut tuntas seluruh penanganan kasus dengan transparan.

Masaa tergabung dari 14 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Sampang. Meliputi, LSM JCW, Lira, Jaka Jatim, MDW, Alarm’s, IKMAS, Al-Katras, Jatim Analysis, BMB, GPRS, Gadjah Mada, Sekoci, Insan Muda Sampang, dan GPN.

Mereka mempertanyakan, penanganan kasus terkait dugaan korupsi program listrik desa (Lisdes) senilai Rp 12 miliar tahun 2007-2008, Dana Kapitasi JKN, hilangnya aset daerah senilai Rp 650 miliar, PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP), dan Prona 2018 di Desa Dulang Kecamatan Torjun.

Nur Hasan salah satu perwakilan massa, menambahkan, aksi kali ini merupakan sebuah kekompakan yang peduli terhadap penegakan hukum di Sampang. Karena dari beberapa kasus yang ditangani Kejaksaan belum menemukan titik terang. Selain itu momentum aksi ini bertepatan menjelang dengan hari anti korupsi.

“Ini hadiah sekaligus evaluasi kinerja Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi, kami terkejut program lisdes tidak cukup bukti sehingga ini dipastikan sudah mengatah untuk di SP3 perkaranya,” kata Hasan.

Meski massa ditemui Kajari, dirinya mengaku belum cukup puas. Maka itu dalam waktu dekat akan kembali turun jalan menuntut Kajari Sampang mundur dari jabatannya.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.