Ketua Bapem Perda DPRD Pamekasan, Andi Saparto.

Pamekasan, (Media Madura) – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Andi Suparto, menjelaskan, Perda yang masuk ke pihaknya hanya empat program dari Komisi II.

Sedangkan dari eksekutif diluar dari APBD ada tiga perda yang masuk yaitu Badan Permusyawaratan Desa, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dan Penyelenggaraan Penanaman Modal.

“Untuk yang legislatif yang masuk yaitu, pengelolaan masjid, perda poligami, pemisahan PDAM dengan Adeni serta pengelolaan parkir khusus. Namun sampai senin ini masih kami tunggu barangkali masih ada tambahan,” terang Andi Suparto, Kamis (15/11/2018).

Anggota Komisi I DPRD Pamekasan ini menjelaskan untuk perda Poligami hingga kini masih sebatas usulan, selanjutnya akan dibahas di internal Bapem Perda. Jika lolos di internal Bapem Perda maka akan dibahas dengan eksekutif.

“Jika di internal eksekutif itu lolos maka akan kita naikkan ke Provinsi Jatim untuk dikonsultasikan. Jika lolos di Provinsi baru kita paripurnakan. Jika lolos di paripurna berarti perda poligami sudah sah,” ungkapnya.

Politikus Partai PPP itu menyarankan kepada Komisi II yang mengusulkan pelegalan perda poligami di Bumi Gerbang Salam untuk selalu melakukan Komonikasi dengan tokoh masyarakat serta pihak yang kompeten dalam hal itu.

“Terakhir pengusulan tanggal 19 hari Senin ini. Namun jika sesudah itu masih ada usulan baru kami terima tapi kita kaji dulu sejauh mana urgensitas dari pada usulan tambahan yang tidak masuk pada Bapem Perda yang sudah dibahas dari awal,” pungkasnya.

Reporter: Zubaidi
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.