Kepala DPMD Sumenep, A. Masuni

Sumenep, (Media Madura) – Anggaran Dana Desa (DD) tahap ketiga di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, terancam hangus atau dikembalikan ke Kas Negara.

Pasalnya, penyetoran Laporan Pertanggung Jawaban (PPJ) termin pertama dan kedua masih sangat rendah, yakni masih di bawah 75 persen.

Padahal, jika sampai bulan Desember 2018 tidak nyetor PJ termin pertama dan kedua otomatis termin ketiga tidak bisa dicairkan.

“Otomatis dana tersebut akan kembali ke kas negara,” tegas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumenep, A Masuni, Kamis (15/11/2018).

Menurut Masuni, sampai saat ini yang belum menyetorkan laporan pertanggungjawaban dana termin pertama dan kedua masih lebih dari 200 desa dari total 334 desa. 

“Realisasi pelaporan pertanggungjawaban minimal 75 persen dan fisik 20 persen, sehingga akan dilaporkan ke pusat untuk mencairkan termin ketiga,” terangnya. 

Lanjut Masuni, keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban itu salah satunya karena memang faktor tingkat SDM para pelaksana kurang mengimbangi dengan aturan yang ada.

“Masih banyaknya tim pelaksana DD dan ADD yang SDM nya tidak bisa mengimbangi terhadap aturan yang ada, dan regulasinya tidak mampu dilaksabakan dengan baik,” dalihnya.

Namun, Masuni mengklaim, pihaknya telah memberikan sosialisasi kepada semua tim pelaksana di desa, sehingga bisa meningkatkan kinerja mereka. 

“Bicara kendala tentu sangat beragam, mungkin sebagian desa terkndala SDM,  tapi mungkin desa lain terkendala masalah lainnya. Sekarang kita masih punya waktu, saya berharap desa segera menyelesaikan pelaporan (SPJ),” tandasnya. 

Reporter: Rosy
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.