Ilustrasi Sura Suara

Sumenep, (Media Madura) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menegaskan jika Kepala Desa (Kades) wajib menjaga netralitas saat Pemilu 2019 mendatang.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), keterlibatan Kades menjadi salah satu yang paling rawan terjadi, baik mendukung atau berkampanye pada Pemilu tahun mendatang.

“Yang sangat rawan sekali adalah keterlibatan Kades, itu menurut IKP kami. Jadi saya tegaskan, Kades wajib netral pada Pemilu nanti,” ujar Komisinoner Bawaslu Sumenep, Imam Syafi’i.

Untuk menanggulangi sikap tidak netral Kades, pihaknya telah memerintahkan pengawas pemilu di bawahnya untuk mengawasi secara penuh tindak-tanduk Kades dalam menghadapi pesta demokrasi akbar tersebut. 

“Sudah kami intruksikan kepada Panwas untuk melakukan pengawasan melekat pada apa-apa yang dilakukan Kades menjelang pemilu nanti,” jelasnya. 

Menurut Imam, jika terpaksa ada Kades yang melanggar dengan melakukan kampanye atau mendukung caleg atau capres, maka konsekuensinya adalah yang bersangkutan bisa diproses pidana. 

“Salah satu konsekuensinya adalah proses pidana. Kalau Kades terlibat, bisa direkomendasikan ke penegakan hukum terpadu (Gakumdu),” ungkapnya.

Selain Kades, Imam juga mengingatkan Aparat Desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga agar menjaga netralitasnya. Urusan hak pilih, ia meminta agar dirahasikan dan tidak ikut-ikutan berkampanye. 

“Kami berharap semua pihak patuh terhadap aturan yang sudah ada, demi terciptanya Pemilu yang jujur,  adil dan damai, sehingga bisa melahirkan pemimpin terbaik,” pintanya.

Reporter: Rosy
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.