Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Mohammad Sahur

Pamekasan, (Media Madura) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur mengaku tengah membahas pembentukan Raperda tentang pengentasan kemiskinan.

Pembentukan Raperda tersebut untuk mengcover banyaknya masayarakat miskin yang ada di bumi Gerbang Salam.

“Masih banyak masyarakat kita yang tergolong miskin. Dalam pembahasan ini kami juga menekankan masalah pendataan, karena selama ini banyak masyarakat yang kategori miskin tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah karena Persoalan data,” terang Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Mohammad Sahur, Senin (12/11/2018).

Mantan aktivis PMII Pamekasan ini juga meminta kepada pemerintah setempat agar selalu memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Utamanya, warga miskin. Caranya, turun langsung ke bawah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.

“Agar semua bisa terlaksana dengan maksimal Komisi IV pun telah membentuk Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari beberapa dinas,” ujarnya

“Karena kita masih kekurangan personel. Maka 2019 ini kami akan rekrut pendamping desa untuk melakukan pendataan, setiap desa satu pendamping. Nah, satu orang ini nantinya yang akan bertanggungjawab karena setiap enam bulan ini harus diupdate,” tambah Sahur.

Pihaknya pun memastikan Raperda penanggulangan kemiskinan sudah masuk dalam RAPBD 2019. Hal ini juga untuk mendorong bupati Pamekasan supaya bekerja lebih maksimal.

“Ini sudah final tinggal minta persetujuan dari gubernur Jatim untuk mendapatkan nomir register. Dan tahun depan karena sudah ada dananya harus sudah dieksekusi,” pungkasnya.

Reporter: Zubaidi
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.