Ilustrasi (foto: reuters)

Pamekasan, (Media Madura) – Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur mengungkap adanya dugaan pemotongan dana bantuan.

Pasalnya, besaran uang yang mereka terima saat pencairan tidak utuh. Hal itu diungkapkan salah satu keluarga penerima bantuan PKH di Dusun Bajur, Desa Paotoan Daja, Kecamatan Palengaan berinisial K.

Menurutnya, modus pemotongan tersebut penerima diminta menyetorkan kartu ATM beserta PIN. Kartu ATM itu harus dikumpulkan sebelum pencairan. Alasannya, agar bantuan segera bisa dicairkan. 

Tidak sampai di situ, penerima juga diminta menyisakan uang sebesar Rp 50 ribu dalam ATM. “Setelah dicek ke ATM oleh penerima tidak ada saldonya,” kata K kepada media di Pamekasan, Jumat (9/11/2018).

Sementara jika ingin mencairkan sendiri, penerima malah dimarahi petugas yang diduga pendamping. Bahkan petugas tersebut tidak mau bertanggungjawab andai ada persoalan di kemudian hari.  

Selama ini, imbuhnya, warga takut untuk melaporkan dugaan pemotongan dana bantuan dari Kementerian Sosial. Padahal, adanya praktik tersebut sudah diketahui warga sejak lama.

“Ini sudah berlangsung lama, tapi tidak ada yang protes karena warga mengaku takut tidak menerima bantuan lagi,” ungkapnya.

Selain itu, bantuan semakin berkurang nominalnya karena warga juga harus menyetorkan sejumlah uang kepada kepala dusun kendati seikhlasnya. Sebab menurutnya, ATM penerima harus dikumpulkan dan uang yang diterima diambil di rumah kepala dusun.

“Masyarakat memberikan uang (terima kasih, red) itu minimal Rp 75 ribu kepada kepala dusun,” jelasnya.

Dijelaskan, dari awal pencairan warga penerima bantuan memang diajak langsung oleh Kepala Dusun ke Kantor Pos Kecamatan Palengaan untuk mengambil bantuannya. “Tapi selanjutnya warga diminta mengumpulkan ATM,” beber K.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Kabupaten Pendamping PKH Kabupaten Pamekasan Hanafi berjanji akan mengkroscek kebenaran informasi tersebut. Yang jelas, penerima bantuan PKH bisa mengambil kapan saja ketika bantuan sudah cair. 

Bahkan, warga bisa menghubungi pendamping langsung jika tidak tahu mengoperasikan fasilitas ATM. Namun sejauh ini, imbuhnya, penerima datang sendiri ke ATM. “Informasinya begitu setelah saya cek langsung ke pendampingnya,” tegasnya.

Hanafi juga menjelaskan, saat ini ada perubahan indeks bantuan tahap 4, yang semula jumlahnya Rp 390 ribu menjadi Rp 260 ribu.

Dalam satu tahun, kata dia, total bantuan sosial ini Rp 1.890 ribu yang diberikan empat tahap, tahap pertama hingga tahap tiga sebesar Rp 500 ribu, sementara tahap empat sebesar Rp 260 ribu.

Tetapi, kata dia, pemerintah menyiapkan bantuan tetap reguler untuk tahun 2019 sebesar Rp 550 ribu untuk seluruh Indonesia.”Jadi tidak benar kalau ada pemotongan,” tegasnya.

Reporter : Zainol
Editor : Ist

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.