Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pamekasan (dok/MM).

Pamekasan, (Media Madura) – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Mohammad Sahur menanggapi adanya kasus dugaan penggelapan beras miskin (Raskin) yang terjadi di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan.

Dugaan tersebut sudah dilaporkan ke pihak Kejari Pamekasan oleh masyarakat Desa Larangan Tokol beberapa hari lalu, bahkan pihak kejaksaan telah melakukan pemanggilan terhadap pelapor untuk mengklarifikasi kebenaran laporan tersebut.

“Nanti kita akan ketemu langsung dengan perangkat desa untuk menanyakan langsung dugaan tersebut. Jika dugaan tersebut benar, kami langsung memberikan rekomendasi terhadap penegak hukum untuk segera diproses secara hukum,” terang Sahur, Kamis (8/11/2018).

Mantan aktivis PMII Pamekasan ini menilai dalam setiap desa masyarakat mempunyai hak untuk menerima Raskin sebasar 10 kilogram setiap Kepala Keluarga (KK) Tanpa adanya uang tebusan.

“Makanya nanti kita akan lihat jatahnya seperti apa dan yang harus diterima berapa. Kami akan kroscek didata berapa yang sudah keluar dan berapa masyarakat yang sudah menerima. Kita akan turun langsung ke desa-desa,” pungkasnya.

Reporter: Zubaidi
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.