Tumpukan sampah yang masih kumuh mengotori kawasan permukiman di Jalan Raya Tanglok Kelurahan Banyuanyar Kota Sampang, Selasa (6/11/2018). (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menganggarkan program‭ ‬pembangunan‭ ‬infrastrukur‭ ‬di kawasan kumuh sebesar Rp 1.027.250.000 tahun anggaran 2018. Dana tersebut digunakan untuk‭ ‬pembangunan saluran drainase‭ ‬dan‭ ‬jalan rabat beton di sejumlah desa‭ ‬yang masuk kawasan kumuh.

Anggota Komisi III DPRD Sampang, Shohebus Sulton menyatakan, meski dianggarkan miliaran, namun hingga kini belum bisa menghapus status‭ ‬10‭ ‬desa‭ ‬dan‭ 2 ‬kelurahan‭ ‬di‭ ‬Sampang‭ yang ‬ditetapkan‭ ‬sebagai lokasi‭ ‬kawasan permukiman kumuh. Hal itu berdasarkan SK Bupati Sampang Nomor 188.45/138/KEP/434.012/2017 tentang pemetaan kawasan atau permukiman kumuh.

“Program yang menelan anggaran Rp 1 miliar lebih itu sampai sekarang belum berdampak terhadap kemajuan desa dan kelurahan, status kumuh belum lepas,” tudingnya, Selasa (6/11/2018).

Politisi Gerindra ini menuturkan, program pembangunan infrastrutur di kawasan permukiman kumuh sudah dijalankan sejak 2017. Karena itu, pihaknya ‭me‬minta‭ ‬agar‭ ‬dinas‭ ‬terkait‭ ‬bisa‭ ‬lebih‭ ‬maksimal‭ ‬dalam‭ ‬menjalankan program.‭ ‬Pembangunan‭ ‬infrastruktur‭ ‬atau‭ ‬sarana‭ ‬prasaran‭ ‬(sarpras)‭ ‬yang‭ ‬paling‭ ‬dibutuhkan masyarakat harus diprioritaskan. Terutama, ketersedian air bersih dan masalah persampahan.

”Dinas-dinas terkait harus bisa bersinergi menjalankan program yang terintegrasi dengan program penuntasanan kawasan kumuh,” tuturnya.

Data yang diterima mediamadura.com, 10 Desa dan 2 Kelurahan di Sampang yang ditetapkan sebagai kawasan pemukiman kumuh sesuai SK Bupati. Meliputi, Desa‭ ‬Dharma‭ ‬Camplong,‭ ‬Sejati,‭ ‬Taddan,‭ ‬dan Tambaan Kecamatan Camplong, Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang, dan Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang.

Kemudian, empat Desa di Kecamatan Sreseh yaitu, Desa Sreseh, Taman, Noreh, dan Labuhan. Sedangkan, dua Kelurahan di Kecamatan Kota yang masuk kawasan kumuh ialah Kelurahan Banyuanyar dan Gunung Sekar.

Terpisah, Kabid Kawasan Pemukiman DPRKP Sampang Candra Romadhoni, menjelaskan ada beberapa penilaian‭ ‬yang‭ ‬menyeba‭bkan ‬desa‭ ‬dan‭ ‬kelurahan tersebut masih ditetapkan sebagai lokasi kawasan atau permukiman kumuh.

Yakni, banyak rumah warga yang tidak layak huni, jalan rusak, saluran drainase jelek, tidak ada fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK), ketersedian air bersih minim, pembuangan air limbah yang tidak terkontrol, persampahan dan proteksi kebakaran. Sehingga, untuk bisa menghapus status kawasan kumuh di lokasi tersebut harus dialakukan
perbaikan‭ ‬atau‭ ‬pembangunan‭ ‬sarpras‭ ‬yang‭ ‬dibutuhkan.

‭”Makanya tahun ini ‬kami mempunyai anggaran‭ ‬Rp‭ 1 miliar lebih ‬yang‭ ‬digunaka‭n ‬dalam‭ ‬program‭ ‬pembangunan‭ ‬infrastrukur‭ ‬di kawasan kumuh,” ujarnya.

Candra menambahkan, dana tersebut digunakan untuk membangunan saluran drinase‭ ‬dan‭ ‬jalan rabat beton di sejumlah desa‭ ‬yang masuk kawasan kumuh. Yakni, di Desa Noreh Kecamatan Sreseh, Desa Ketapang Barat, Dharma Camplong, dan Pulau Mandangin.

“Saat ini, pembangunan sudah tuntas,
ada sebagian masih dalam proses pengerjaan, program tersebut dijalankan secara bertahap dan setiap tahun selalu kami anggarkan,” pungkasnya.

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.