Komisioner Bawaslu Sampang Divisi Penindakan Pelanggaran, Yunus Ali Ghafi, Kamis (1/11/2018). (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menyebut laporan yang diajukan oleh tim paslon nomor urut 2, Hermanto Subaidi-Suparto (Mantap) kurang memenuhi syarat materil. Laporan itu terkait dugaan pelanggaran selama pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Sampang yang digelar pada 27 Oktober kemarin.

“Laporan yang disampaikan tim Mantap kurang syarat materil, yaitu saksi yang mengetahui peristiwa tersebut hingga kini tidak dihadirkan sesuai permintaan Bawaslu, padahal batas waktunya sampai hari ini,” kata Komisoner Bawaslu Sampang Yunus Ali Ghafi ditemui dikantornya, Kamis (1/11/2018) sore.

Bawaslu menerima dua laporan dugaan pelanggaran dari Abd Muhlis selaku tim paslon Mantap. Pertama, laporan disampaikan melalui kuasa hukum tim Mantap H. Achmad Bahri pada 27 Oktober 2018 pukul 23.00 WIB. Kedua, pada tanggal 29 Oktober tim Mantap kembali melaporkan adanya pelanggaran kasus baru.

Divisi Penindakan Pelanggaran itu, menuturkan setelah dilakukan penelitian semua laporan tersebut kurang memenuhi syarat materil. Sehingga, pihaknya meminta pelapor untuk melengkapi kekurangan bukti dengan mengirimkan surat pemberitahuan.

“Sampai saat ini Bawaslu belum bisa meregister laporan itu karena ada beberapa kekurangan yang harus dilengkapi, kami sudah tiga kali mengirim surat pemberitahuan agar dilengkapi kepada pelapor baik surat fisik dan pesan singkat WhatsApp secara langsung,” ujarnya.

Yunus menegaskan, upaya Bawaslu Sampang dalam menindaklanjuti semua laporan tim Mantap sudah dilakukan secara proaktif. Hanya saja, pihak pelapor belum bisa hadir dan melengkapi kekurangan berkas laporan untuk pemenuhan syarat formal dan materil.

Selain itu, batas waktu menindak lanjuti atau tidak menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilihan tiga hari setelah laporan disampaikan oleh pelapor. Ketentuan itu sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 14 tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran.

Yunus menyatakan, Bawaslu menangani laporan tim Mantap sebanyak 12 kasus pelanggaran, bukan 70 pelanggaran sebagai mana informasi yang telah beredar. Jumlah pelanggaran itu tersebar di beberapa TPS seperti Kecamatan Ketapang, Kedungdung, Torjun, dan Omben.

“Saya kurang memahami perhitungan tim Mantap atas laporan yang disampaikan apakah 70 pelanggaran ini merupakan akumulatif dari 12 kasus ini atau ada kasus-kasus lain, yang jelas memang laporan disampaikan ke Bawaslu hanya 12 kasus saja,” tuturnya.

Adapun laporan dugaan pelanggarannya meliputi, saksi mandat dari luar wilayah Kecamatan Ketapang tidak diperbolehkan masuk ke TPS, proses penghitungan suara tidak dilakukan dengan benar yakni dibaca salah dan suara diarahkan pada paslon nomor urut 1.

Kemudian, 99 persen formulir model C6 tidak didistribusikan di wilayah Ketapang, penempatan TPS berada di lokasi tidak strategis dan tidak netral karena berada di rumah tokoh masyarakat pendukung paslon nomor urut 1.

Lalu, penjagaan aparat keamanan diragukan karena lokasi penjagaan jauh dari lokasi TPS, dan lainnya.

Menanggapi itu, Sekretaris Tim Paslon Mantap Abd Muhlis, mengaku akan segera melengkapi kekurangan berkas laporan pelanggaran kepada Bawaslu. Hal ini untuk menindaklanjuti laporan yang diajukan tertanggal 29 Oktober.

Sedangkan, laporan pada 27 Oktober dari tujuh perkara yang diajukan telah diputuskan hanya satu perkara yaitu dilakukannya PSU di TPS 08 Desa Bunten Barat, Ketapang.

“Kekuranganya ternyata untuk melengkapi identitas nama-nama saksi, karena tadi masih menghadiri pleno rekapitulasi penghitungan suara di Camplong, insyaallah besok,” terangnya dibalik telepone.

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Ist

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.