Ketua Komisi II, Nurus Salam

Sumenep, (Media Madura) – Komisi II DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur mendesak Pemkab setempat untuk bersikap tegas terhadap investor atau pengusaha yang nakal, seperti usaha tambak udang yang tidak memiliki izin.

Ketua Komisi II, Nurus Salam menyampaikan, jika ada pengusaha tambak udang yang memang tidak pernah mengajukan izin, itu menjadi kewenangan pemerintah untuk melakukan penertiban.

“Tentunya, penertiban itu pertama kali dilakukan secara persuasif dalam bentuk pembinaan atau peringatan. Karena bisa saja, izinnya tidak urus lantaran tidak tahu atau lupa atau bisa saja mengabaikan izin karena faktor kesengajaan,” ucapnya.

Tetapi, jika memang disengaja tidak mengajukan izin, menurut Oyock sapaan akrabnya, perlu ada punishmen dari pemerintah sebagai bentuk langkah tegas menyikapi pengusaha nakal.

“Jangan sampai pengusaha nakal bekerja seenaknya di Sumenep. Kalau seperti itu, pemerintah harus melakukan penertiban paksa. Penertiban itu bisa penutupan paksa atau pembongkaran,” ujarnya.

Pada dasarnya, lanjut politisi Gerinda itu, setiap kegiatan usaha yang ada di Sumenep harus melengkapi syarat administrasi, proses izin itu harus sesuai dengan regulasi yang ada, pemerintah juga diminta agar tidak mengeluarkan izin terhadap pemohon yang tidak memenuhi syarat.

“Apalagi ada pelanggaran lokasi seperti melanggar zonasi misalnya, tapi kalau syaratnya lengkap, maka harus segera diterbitkan izinnya. Tapi kalau tidak lengkap dan bahkan ada pelanggran, misalnya berdiri di lokasi terlarang, maka jangan sampai dikeluarkan,” pungkasnya.

Reporter : Rosy

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.