Herman Dali Kusuma

Sumenep, (Media Madura) – Berapa hari terakhir ini isu panas menerpa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sumenep dan salah satu kader terbaiknya, Herman Dali Kusuma.

Ya, prahara bermula dari lengsernya kader PKB lainnya, Dulsiam dari kursi Ketua Komisi III DPRD Sumenep. Saat itu, secara mengejutkan posisi Dulsiam diganti H. Zainal, dari PDIP.

Lalu tak butuh waktu lama, pelengseran pria yang juga Sekretaris DPC PKB itu berimbas kepada nama Herman Dali Kusuma, politisi yang pada saat yang sama duduk sebagai Ketua Dewan.

Herman dianggap gagal menjadi pimpinan yang mewakili PKB lantaran tak mampu mempertahankan posisi Dulsiam di Ketua Komisi III serta tak mampu membawa kepentingan partai.

Selah itu muncul kabar mengejutkan lagi, bahwa DPC telah berkirim surat ke DPP PKB untuk ‘pelengeseran’ Herman Dali dari poisisi ketua. Uniknya, calon penggantinya adalah Dulsiam itu sendiri.

“Saat ini SK pergantian posisi ketua dari DPP sudah turun dan sudah masuk ke DPRD. Insyaallah penggantinya Dulsiam,” kata Ketua DPC PKB Sumenep, KH. Imam Hasyim beberapa hari lalu.

Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi alasan posisi ketua akan diganti, diantaranya, H. Herman dinilai kurang tanggap dalam menyelesaikan berbagai persoalan di gedung dewan, seperti terkait Surat Keputusan Badan Kehormatan (SK BK) DPRD yang hingga saat ini belum turun dari pimpinan.

“Sampai saat ini SK BK Dewan belum turun dari pimpinan dan persoalan Komisi Informasi (KI) yang hingga saat ini belum terbentuk. Ini salah satu persoalan yang terjadi di kantor dewan dan ketua dewan tidak tanggap hal itu,” ucapnya.

Kemudian dalam perkembangannnya, H. Herman yang merasa tidak memiliki kesalahan mengaku masih akan tabayyun ke parpolnya. “Kalau memang diganti dari posisi ketua, saya akan tabayun ke partai perihal apa yang menjadi kesalahan sehingga harus diganti,” kata Herman Dali Kusuma, Rabu (24/10/2018).

Sebab kata dia, selama empat tahun memimpin DPRD tidak ada tata tertib yang dilanggar. Beberapa persoalan yang dijadikan alasan dalam pelengserannya seperti persoalan Badan Kehormatan (BK) DPRD yang belum terbentuk dan proses seleksi Komisi Informasi (KI), itu tidak benar.

“Persoalan yang BK, saya sudah tanda tangan, tinggal dua unsur pimpinan yang tidak tanda tangan. Terkait KI, ada yang menginginkan proses dari awal,” akunya.

Disamping itu, jika upaya pelengseran betul terjadi, H. Herman mengaku akan menempuh jalur hukum dengn melaporkan pertainya ke Pengadilan Negeri (PN) karena menilai keputusan partai tidak prosedural.

Dari langkah tersebut, ternyata H. Herman justru bakal terancam sanksi lagi dari partainya. “Keanggotaan Herman bisa dicabut dari partai karena tindakannya sudah melawan partai,” tegas Ketua Dewan Syuro DPC PKB Sumenep, A. Busyro Karim usai mengikuti rapat paripurna pengesahan RAPBD 2019, Kamis (25/10/2018) dini hari.

“Sebenarnya saya kasihan pada Herman, dia kader PKB dan teman saya. Tapi kalau sudah melawan dan tidak loyal pada partai, ya partai pasti tegas juga, mungkin dalam minggu ini ada keputusan partai,” sambungnya.

Buntut dari laporan Ketua DPRD ke PN perihal surat pergantian posisi Ketua Dewan, pimpinan DPRD setempat enggan membacakan surat PKB yang masuk ke pimpinan dengan alasan surat tersebut masih dalam sengketa. Akibatnya, pembacaan surat yang berisi pergantian jabatan ketua dewan gagal dilaksanakan.

Reporter: Rosy
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.