Ketua Komisioner Panwas Kabupaten Pamekasan, Abdullah Saidi

Pamekasan, (Media Madura) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menyatakan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Wilayah Perkotaan merupakan pelanggaran

Dikatakan oleh Ketua Bawaslu Pamekasan, Abdullah Saidi, ruang lingkup kota tidak boleh diberikan atau dipasang alat peraga kampanye asalkan sesuai dengan peraturan daerah (Perda) setempat. “Itu pelanggaran sesuai dengan peraturan daerah,” katanya, Selasa (23/10/2018).

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) di Pamekasan, pelarangan APK di wilayah perkotaan itu demi menjaga keindahan kota. Untuk itu, pihaknya telah merekomendasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mencopot APK yang terpasang di tempat terlarang.

“Kepada peserta pemilu 2019 agar tidak memasang di tempat terlarang. Dalam perda itu tidak boleh ,” tambah Saidi.

Ia mengakui, pihaknya telah menertibkan tujuh APK yang melanggar aturan. Sebagian besar adalah APK milik Calon Legislatif (Caleg) yang bertebaran di Wilayah Kota Bumi Gerbang Salam.

“Kami meminta kepada peserta pemilu, yaitu Partai Politik (Parpol) dan Caleg agar tidak memasang APK di tempat terlarang. Karena semua Parpol sudah tahu masalah itu, ” pungkas Saidi.

Reporter: Ahmad Rifqi
Editor : Ist

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.