Ilustrasi Kantor KPU. (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Sampang tinggal sepekan tepatnya pada 27 Oktober mendatang. Saat ini, KPU sudah melakukan beberapa tahapan seperti pendistribusian formulir model C6 atau surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih.

Ketua LSM Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Koorda Sampang Sidik meminta Bawaslu setempat, mengawasi ketat penyelenggaraan PSU Pilkada baik di tingkat PPS dan KPPS saat pendistribusian formulir C6. Guna mengantisipasi jika ada yang berupaya mengarahkan untuk memilih kepada salah satu pasangan calon tertentu.

“Bawaslu harus mengawasi sesuai tugas dan kewenangannya secara independen, karena dikhawatirkan terjadi praktik jual beli dalam distribusi C6, harus sampai ke TPS dan jangan sampai mampir ke tempat lain. Undangan untuk memilih harus benar-benar diberikan pada pemilih,” tutur Sidik di balik telepone, Senin (22/10/2018) malam.

Pria akrap disapa Didik ini menuturkan, pernyataan tersebut berdasarkan sejumlah temuan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada jilid I. Bahkan hasil pemungutan suara itu berlangsung sengketa di Mahkamah Konstitusi.

“Setiap desa di Sampang ini pasti memiliki kerawanan yang berbeda, tingkat kerawanan untuk distribusi logistik juga perlu diawasi ketat, semisal seperti kemarin di wilayah Desa Ketapang Laok karena diduga masyarakat tidak mendukung calon yang didukung oleh aparat desa sehingga pembagian undangan C6 tidak diberikan sampai hari H pemungutan suara,” ujarnya.

Komisioner KPU Sampang, Miftahur Rozaq menyampaikan sebagai langkah mengantisipasi praktek jual beli tersebut KPU sudah menginstruksikan kepada penyelenggara di tingkat PPK, PPS, dan KPPS melalui petunjuk tekhnis pendistribusian C6 dengan beberapa langkah dan skedul yang ditentukan untuk memastikan C6 terdistribusi kepada pemilih.

“Kami juga memberitahukan ke tim paslon diberbagai tingkatan, pemberitahuan ke tim paslon dan pengawas (PPL/PTPS) ini dalam rangka untuk bisa mendampingi penyelenggara dan KPU juga melakukan monitoring terhadap distribusi C6 sesuai tahapan mulai besok 23-26 Oktober,” terangnya.

Rozaq menambahkan, bagi formulir model C6 yang tidak terdistribusi karena pemilihnya meninggal dunia atau alasan TMS lainnya, maka harus dikembalikan ke KPU maksimal tanggal 26 Oktober pukul 21.00 WIB.

Terpisah, saat dikonfirmasi kepada Ketua Bawaslu Sampang Insiyatun belum bisa memberikan keterangan. Namun, sebelumnya dirinya pernah menyatakan jika akan terus memberikan pengawasan secara maksimal aga pelaksanan PSU berjalan lancar serta sukses sesuai amar putusan MK.

“Demi memaksimalkan pengawasan kami ikut serta dalam setiap kegiatan untuk melakukan monitoring,” tegasnya.

Dia menambahkan, jika memang ada pelanggaran di bawah tidak segan-segan pihaknya akan melakukan tindakan tegas. Misalnya pemilih TPS lain memilih di TPS yang bukan tempatnya.

“Kami akan antisipasi sejak dini persoalan itu,” tandasnya.

Untuk diketahuiusai dilakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan, pelaksana pemilu ditetapkan DPTHP PSU berjumlah 767.032 jiwa. Ratusan ribu pemilih itu tersebar di 186 desa dan kelurahan. Jumlah pemilih laki-laki yang tersebar di 14 kecamatan sebanyak 377.998 jiwa, pemilih perempuan 389.034 jiwa.

Sebelum dilakukan perbaikan DPT jumlah pemilih 803.499 jiwa. Sehingga ada pengurangan signifikan.  Untuk pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) berkurang 41.487 jiwa dan  pemilih barunya ada tambahan 5.020.

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.