Coffe morning di kantor Kejaksaan Negeri Sampang bersama awak media, Kamis (18/10/2018) pukul 09.00 WIB. (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, Madura, Jawa Timur, Setyo Utomo mengakui jika dirinya hendak disogok oleh salah satu oknum kepala dinas dalam menangani kasus program listrik masuk desa tahun anggaran 2007 dan 2008.

“Mau diberi uang Rp 500 juta, tapi saya gak mau, waktu itu menangani kasus program listrik desa atas laporan dari masyarakat,” ujar Setyo saat mengisi kegiatan coffe morning bersama wartawan di kantor Kejari Sampang, Kamis (18/10/2018).

Dia menerangkan, upaya suap itu ditolak oleh dirinya. Bahkan ada beberapa orang suruhan oknum tersebut berusaha untuk menemuinya, termasuk pejabat kepala daerah. Saat bertemu, Setyo menyampaikan agar secepatnya hentikan tindakan itu.

“Keliling kemana-mana untuk bertemu saya, tapi gak bisa, akhirnya sampai pak bupati yang menemui saya, sudah tahu maksud tujuannya sehingga saya langsung bilang hentikan dan segera nyalakan listrik di 21 desa itu,” tegasnya menceritakan pertemuan tersebut.

Sayangnya, Kajari Sampang itu enggan membeberkan siapa nama pejabat kepala dinas yang hendak memberikan suap Rp 500 juta tersebut.

Informasi diterima mediamadura.com, program listrik desa tahun 2007 dan 2008 berada di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) yang kini diganti menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Kala itu, tahun 2007 dinahkodai oleh Slamet Terbang dan 2008 oleh Malik Amrullah.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sampang Edi Sutomo menjelaskan, program listrik desa dianggarkan dengan nilai Rp 12 miliar itu ditenderkan kepada CV Karya Putra. Ditahun 2007 untuk realisasi di 14 Desa dan 2008 di 7 Desa. Kasus itu dilaporkan masyarakat Sampang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) pada Februari 2018.

Dari Kejati dilimpahkan ke Kejari Sampang untuk ditindaklanjuti selama 28 hari kerja. Saat ini, lanjut Edi, pihaknya masih melakukan tahap penyelidikan dengan pengumpulan data dan pengumpulan keterangan (Puldata dan Pulbaket).

“Masih ada sisa 10 hari kerja ke depan ini, kalau nanti itu secara formil dan syarat materil terpenuhi ditindaklanjuti dan dinaikkan ke tahap penyidikan, laporan itu salah satunya program lisdes di Desa Plampaan Kecamatan Camplong,” terang Edi Sutomo.

Dirinya menuturkan, ada sejumlah saksi yang sudah memberikan keterangan, mulai dari Slamet Terbang dan Malik Amrullah. Hanya saja, pihak kepala desa yang wilayahnya menerima program lisdes tersebut tidak hadir memberikan keterangan.

“Sudah tiga kali dipanggil cuma Kadesnya gak mau hadir, kurang tahu kenapa kita tunggu saja hasil perkembangan nanti,” jelasnya.

Saat dikonfirmasi sambungan telpon Kepala DPMD Sampang Malik Amrullah, belum bisa memberian keterangan. Begitu pula, mantan Kepala Bapemas Slamet Terbang.

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Ist

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.