Pamekasan, (Media Madura) – Sidang putusan kasus Calon legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten, Pamekasan Madura Jawa Timur yang Doble job akhirnya diputus oleh Bawaslu.

Dalam putusannya, sengketa tersebut akhirnya dimenangkan oleh pihak terlapor yakni KPU Pamekasan.

Dengan putusan tersebut pihak pelapor Abdurrahman merasa kecewa dan akan melaporkan permasalahan ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

“Padahal dalam PKPU RI sudah jelas bahwa seseorang yang saat ini sedang digaji oleh negara yakni pendamping desa dan mau mencalonkan diri sebagai anggota DPRD harus mundur terlebih dahulu dari jabatannya,” tegasnya.

Sementara itu Ketua KPU Pamekasan Mohammad Hamzah mengatakan bahwa pihaknya tidak merasa melanggar sebagai mana yang telah dituduhkan oleh pelapor karena semua sudah dilakukan secara profesional.

“Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2018 sudah jelas bahwa di situ diterangkan tidak ada istilah rangkap jabatan dan kalaupun ada harus mengundurkan diri. Nah dua caleg yang dipermasalahkan ini tidak merangkap jabatan, tapi itu akan mencalonkan diri sebagai caleg dan itu belum dikatakan sebagai rangkap jabatan,” ucap Hamzah.

Kemudian, tambah Hamzah, yang dijelaskan dalam PKPU RI nomor 20 tahun 2018 termasuk SE nomor 748 itu adalah karyawan pada BUMN, BUMD atau usaha milik lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

“Ingat di situ yang dimaksud dengan karyawan kan tenaga profesional seperti pendamping desa ini bukan karyawan, tapi itu sifatnya dengan instansi yang bersangkutan cuma bersifat koordinatif dari instansinya, tidak instruktif kepada kontrak ini atau tenaga ahli ini. Dan itu disebutkan sebagai tenaga profesional, mereka bukan karyawan, hanya tenaga ahli,” tandasnya.

Komisioner Bawaslu Pamekasan, Sukma Umbara Tirta Firdaus menjelaskan, pertimbangannya memenangkan pihak terlapor dan tidak mencoret kedua caleg yang masih aktif sebagai pendamping desa mengacu pada PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan.

“Dasar kami adalah Surat Edaran (SE) Nomor 748 tahun 2018 di situ dijelaskan bahwa yang wajib mengundurkan diri ketika mencalonkan sebagai Caleg ialah ASN, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, TNI, Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan di BUMN, atau BUMD. Sedangkan badan lainnya belum di jelaskan secara tegas. Jadi, itu dasar kami kenapa oerimntaan Pelapor untuk mencoret kedua caleg tersebut tidak kami kabulkan,” pungkasnya.

Reporter: Zubaidi
Editor : Ahmadi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.