Kasubag Sarana Ekonomi, Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep, Muh Ardjuhadi.

Sumenep, (Media Madura) – Satu desa di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur tak menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) Beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra) selama tahun 2018.

Yang aneh, bukan karena bantuan ditilap oleh oknum, melainkan memang sengaja tidak direalisasikan, meski rastra tersebut tidak lagi perlu ditebus.

Alhasil, jatah rastra selama 10 bulan terakhir tetap menumpuk di gudang Bulog, lantaran Kepala Desa tak mau menyalurkan ke warganya yang berhak.

“Benar, sejak Januari 2018 hingga saat ini Desa Tenonan, Kecamatan Manding tidak merealisasikan bansos rastra sama sekali,” kata Kasubag Sarana Ekonomi, Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep, Muh Ardjuhadi, Jumat (11/10/2018).

Alasan bantuan tersebut tidak direalisasikan, menurut Hadi lantaran Kepala Desa Tenonan keberatan dengan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. 

Namun anehnya, saat pemerintah daerah memberikan waktu untuk memperbaiki KPM sesuai fakta yang ada di desa setempat, pemerintah desa tetap tidak melakukannya.

“Beberapa waktu lalu kami dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendatangi pemerintah desa setempat (monitoring). Namun, saat itu pemerintah desa beralasan berada di Surabaya,” katanya.

Akibat dari sikap Pemdes yang tak mau menyalurkan, sebanyak 367 KPM tidak bisa menikmati bansos tersebut selama 10 bulan terakhir.

“Di sana ada 367 KPM, jadi apabila dikalikan 10 kg per KPM, maka jatah untuk Desa Tenonan per bulan 3.670 Kg. Jatah itu sangat berarti bagi masyarakat yang kurang mampu,” ujar Hadi.

Padahal kata Hadi, sejak tahun ini bansos rastra tidak lagi harus ditebus sebagaimana tahun sebelumnya. Pemerintah menggratiskan sepenuhnya. Pemerintah desa tinggal menjadwal waktu untuk merealisasikan bansos rastra tersebut.

“Meskipun belum ditebus, jatah itu tidak hangus hingga bulan Desember, karenanya kami mengharap agar Kades Tenonan memanfaatkan sisa waktu yang ada  untuk merealisasikan jatah rastra. Kasihan, karena itu hak warga yang masuk dalam KPM” tukasnya.

Reporter: Rosy
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.