Pamekasan, (Media Madura) – Keinginan ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Apik untuk melegalkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Poligami, mendapatkan tanggapan serius dari aktivis perempuan di wilayah itu, Maghfiroh.

Mantan ketua Kopri PMII Pamekasan ini menuturkan, pihaknya sangat menyayangkan upaya melegalkan Perda tersebut karena akan sangat menyakiti perempuan Pamekasan.

“Saya rasa perda poligami yang digagas oleh komisi II DPRD pamekasan itu sangat menyakitan dan mengecewakn kaum perempuan. Apakah gagasan perda itu sudah melalui menelitian terhadap kaum perempuan. Saya selaku perempuan sangat tidak sepakat,” katanya aktivis yang kini aktif di Fatayat NU ini.

Dikatakan, urusan poligami seharusnya tidak harus diperdakan, sebab sudah ada undang-undang yang mengatur. Bahkan dalam Alquran dan Hadis juga telah diatur.

“Sedangkan alasan dari komisi II hanya karena ingin mengurangi maksiat di bumi gerbang salam. Saya rasa ini bukan alasan yang tepat, jadi sebaiknya pengusul perda harus mengkaji ulang dengan usuluan itu,” pintanya.

Pihaknya telah melakukan penelitian, dan sebagai perempuan, Firoh menegaskan banyaknya perempuan di tempat hiburan malam dan di tempat maksiat bukan karena tidak adanya perda poligami.

“Jadi alasan untuk mengurangi angka maksiat itu saya rasa alasan yang kurang tepat. Tapi malah ini menimbulkan rasa sakit bagi para wanita yang dipoligami,” tegasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Apik akan melegalkan perda poligami sebagai upaya menekan angka kemaksiatan yang semakin liar di Pamekasan. Bahkan pihaknya telah memasukkan rencana tersebut pada program legislasi daerah tahun 2019. Termasuk menggalang dukungan dari anggota DPRD lainnya.

“Wacana perda tentang poligami masih tetap berlanjut dan tidak akan kami ditinggalkan begitu saja,” terang Apik.

Salah satu alasan munculnya wacana perda tersebut adalah menekan angka kemaksiatan di Bumi Gerbang Salam. Bahkan, politikus Partai Nasdem ini telah mempertimbangkan dan melihat fakta yang ada di lapangan.

“Perda ini muncul karena adanya aduan dari masyarakat, terkait status anak dari istri kedua dari hasil pernikahan siri di mata hukum,” tambahnya.

Karena menurutnya, di mata hukum anak dari hasil pernikahan siri jelas tidak diakui. Sehingga, apabila perda Poligami itu disetujui, maka status anak dari hasil nikah siri mendapat perlindungan hukum.

Selain itu, pihaknya juga membantah tudingan dari pihak-pihak yang menganggap jika perda tersebut hanya sekedar wacana saja.

Pihaknya bersikukuh wacana perda tersebut akan tetap diseriusi hingga nantinya menjadi payung hukum yang sah.

Reporter : Ist
Editor : Arif

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.