Andika Widiarto

Sumenep, (Media Madura) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendadak datang ke Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kamis (4/10/2018).

Bahkan, KPK menggelar petemuan secara tertutup di ruang sidang DPRD Sumenep dengan jajaran ekskutif dan legislatif.

Usut punya usut, ternyata KPK sengaja datang ke Sumenep untuk memastikan para pejabat melaporkan harta kekayaan di tahun 2018.

Sebab, KPK menyebutkan, kabupaten ujung timur Pulau Madura ini masuk kabupaten yang rendah dalam melaporkan harta kekayaan.

“Kalau (pejabat) dari Pemerintah Kabupaten ada 12 orang yang belum melaporkan dari 38 orang yang wajib lapor,” kata Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Andika Widiarto, Kamis (4/10).

“Kalau anggota dewan, hanya 7 orang yang melaporkan dari 50 anggota dewan,” sambung dia usai melakukan pertemuan.

Adanya eksekutif dan legislatih yang tidak melaporkan harta kekayaan termasuk temuan KPK di Sumenep.

Padahal, menurut Andika Widiarto, kewajiban pejabat dan anggota dewan melaporkan harta kekayaan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Selain itu, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

“Sebenarnya, deadline-nya sudah lewat. Tapi, kami datang untuk memastikan tahun ini selesai melaporkan,” ujarnya Andika.

Lebih lanjut diterangkan, tidak ada sanksi khusus dari KPK terkait pejabat yang ‘ngeyel’ tak laporkan LKHPN, namun sanksi administrasi dapat diterapkan oleh atasan langsung dari pejabat tersebut.

“Kalau Sumenep sudah ada Perbup-nya, ya tinggal menerapkan aturan itu,” tandasnya.

Reporter: Rosy
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.