Perwakilan KPK Andika Widiarto memberikan keterangan kepada wartwan, Rabu (3/10/2018). (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewajibkan para pejabat di lingkungan Pemkab Sampang, Madura, Jawa Timur melaporkan harta kekayaan secara online.

Pernyataan itu disampaikan Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Andika Widiarto, saat sosialisasi asistensi pengisian dan pengiriman LHKPN secara elektronik di Pendopo Sampang, Rabu (3/10/2018) pukul 14.30 WIB.

“Tahun ini pelaporan harta kekayaan harus secara online,” ungkap Andika kepada wartawan, Rabu (3/9).

Dia mengatakan, cara pelaporannya terlebih dahulu mengungjungi website KPK melalui elhkpn.kpk.go.id. Kemudian, melakukan registrasi, lalu mengikuti petunjuk lanjutan.

“Mereka daftarkan dulu, langsung mengisi data, nanti di situs itu juga bisa dilihat siapa saja yang lapor dan tidak, termasuk Capres dan Cawapres,” tuturnya.

Andika menuturkan, sosialisasi pelaporan harta kekayaan para pejabat ini sebagai indikator pencegahan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data KPK, para pejabat di Sampang masih 30 persen belum melaporkan harta kekayaan di tahun 2018. Padahal, batas waktu pelaporan berakhir sejak 31 Maret.

“Kita sudah tekankan tadi waktu sosialisasi agar segera lapor harta kekayaan, wacana kita akan publis siapa saja yang lapor dan tidak,” terang Andika.

Dia mengatakan, aturan baru KPK pelaporan harta kekayaan pejabat harus setiap tahun, jika sebelumnya 2 tahun sekali. Sebab, aturan lama mengacu pada
Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kalau dulu LHKPN harus 2 tahun sekali, sekarang 1 tahun sekali,” tandasnya.

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.