Perwakilan KPK Andika Widiarto memberikan keterangan kepada wartwan, Rabu (3/10/2018). (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK Andika Widiarto, menyatakan tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan bagi anggota DPRD Sampang masih rendah.

Buktinya, di tahun 2018 tak satu pun wakil rakyat belum melakukan pelaporan. Sehingga dipastikan para wakil rakyat ini tidak bisa dilantik usai Pemilu 2019.

“Kalau para pejabat ASN masih 30 persen, tapi untuk anggota DPRD Sampang 100 persen belum sekali lapor harta kekayaan, maka itu kita undang legislatif ketika sosialisasi tadi,” ucap Andika, Rabu (3/10/2018).

Menurutnya, diyakini ada beberapa kendala belum melapornya harta kekayaan anggota DPRD. Salah satunya, kurang paham perubahan pelaporan dari manual ke sistem elektronik.

“Atau mungkin males gak tahu lagi, banyak sih faktornya, tapi bisa jadi tidak paham secara administrasi,” ujarnya.

Andika menegaskan, konsekuensi anggota DPRD jika di tahun 2019 belum kembali melaporkan, maka dipastikan tak bisa dilantik. Pasalnya, pelaporan harta kekayaan menjadi syarat mutlak dalam pencalonan legislatif.

“PKPU baru itu memang LHKPN jadi syarat wajib, jadi tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan DPRD rendah karena tidak ada yang lapor sama sekali,” ujarnya.

Terpisah, Anggota DPRD Sampang Rahmat Hidayat, menjelaskan belum melaporkan harta kekayaan wakil rakyat dianggap bentuk keteledoran. Dengan demikian, sosialisasi tersebut memberikan pemahaman dan secepatnya harta kekayaan dilaporkan ke KPK.

“Dan ini kan (LHKPN-red) jadi persyaratan nanti apabila teman-teman yang mencalonkan kembali sebelum dilantik apabila terpilih di Pemilu 2019, faktor kesibukan dan lupa, secepatnya kita akan koordinasi dan sudah ada staf yang ditunjuk untuk adminnya,” terang politikus PKS itu.

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Zainol

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.