Tim Raperda eksekutif dalam rapat pembahasan perubahan Perda bersama Pansus di kantor DPRD Sampang, Senin (1/10/2018). (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – Upaya Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, dalam menikmati hasil kekayaan migas terus dilakukan. Saat ini, Panitia Khusus (Pansus) DPRD tengah menggodok perubahan ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan PT. Geliat Sampang Mandiri (GSM), salah satu nama perusahaan daerah di Sampang.

Mengingat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tertuang dalam Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016, mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) memberikan
pengelolaan hak Participating Interest (PI) sebesar 10 persen kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ketentuan mutlaknya adalah untuk perusahaan daerah 100 persen sahamnya secara keseluruhan dimiliki oleh pemerintah daerah.

Ketua Pansus DPRD Sampang Amin Arif Tirtana, mengatakan rapat pembahasan perubahan Perda BUMD tersebut baru pertemuan awal antara tim Pansus dengan tim Raperda. Dalam rapat itu hanya membahas terkait perancangan hukum atau legal drafting.

Sehingga, perubahan ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2008 tersebut sudah melebihi 50 persen dari item pasal yang dirubah. Maka itu, Pansus menilai perlu pembatalan dan dirubah menjadi pembentukan Perda baru.

“Sementara ini kita masih belum masuk ke materi, hanya kepada legal drafting dan status perubahannya, nanti dirubah untuk dapat mengelola PI karena syaratnya harus dikelola perseroan daerah atau perseroan terbatas yang sahamnya 100 persen milik pemerintah daerah, kemudian dengan tekhnisnya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),” ujar Amin dibalik telepone, Senin (1/10/2018) siang.

Politisi PPP itu mengaku tidak mempermasalahkan pembahasan Perda BUMD hingga berjalan tiga kali perubahan. Asal perubahan tersebut melalui kaidah-kaidah pembentukan produk hukum yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Gak apa-apa, berapa kali pun tidak masalah tetapi catatan tadi, perubahannya sudah melebihi 50 persen, makanya perlu pembentukan Perda baru dan masih dikonsultasikan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekertaris Pansus DPRD Sampang Shohebus Sulton, menuturkan Perda tentang pembentukan PT GSM itu terdiri dari 17 item pasal, selama berjalan perubahan ketiga ini sudah 15 pasal yang dirubah. Itu artinya sudah melebihi 50 persen isi materi pasal berubah.

Salah satu materi pasal perubahan terakhir menyebutkan tentang penyertaan modal, awalnya 1 persen milik PKPRI serta 99 persen milik holding company dan kini menjadi 100 persen.

“Ini salah satu dasar bahwa teman-teman legislatif mempertanyakan ke bagian hukum Sekretariat Daerah, jadi tidak ada urusan ke PT GSM,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.

Dirinya juga ingin meluruskan, persoalan pembahasan Perda BUMD bukan ada konspirasi antara legislatif dengan eksekutif. Hal ini, menurutnya demi menghadirkan regulasi yang matang dan benar.

“Tidak demikian, justru kami ini ingin menghadirkan Perda yang betul-betul baik, sehat, dan steril sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat Sampang,” tegasnya.

Namun pernyataan itu dibantah oleh Sekjend Jaka Jatim di Sampang Tamsul. Ia menuding alasan legislatif hanya mengentengkan nasib dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

“Bukan bahasa seperti itu yang harus disampaikan, tapi ini berkaitan dengan hak-hak rakyat, sifatnya sangat mendasar bukan sekedar perubahan dan perbaikan,” tudingnya.

Untuk itu, Tamsul berharap pembahasan perubahan Perda BUMD salah satunya mengatur pengelolaan hak PI 10 persen hasil migas tersebut harus segera diselesaikan di tahun 2019. Alasan ini demi tingginya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor migas.

“2019 harus selesai sehingga tahun anggaran baru nanti pendapatannya masuk ke Sampang, kalau ini ditunda dan dibiarkan berarti pemerintah daerah dianggap tidak mampu mengelola PI bisa jadi diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, kalau diambil alih Sampang tidak dapat apa-apa dari titik sumur migas,” tuturnya.

Menurut Tamsul, tarik ulur pembahasan perubahan Perda BUMD diyakini ada kepentingan politik agar proses tersebut terhambat dan hak kelola bisa diambil alih oleh PemProv Jatim.

“Kenapa dikatakan begitu karena kita tahu sendiri Pj Bupati Sampang bukan kepala daerah definitif, tetapi Bupati yang diperintahkan Gubernur untuk menghantarkan pemilu disini, ini pasti ada kepentingan politik, makanya jangan dibiarkan yang berpotensi merugikan daerah,” pungkasnya.

Reporter : Ryan Hariyanto.
Editor : Arif

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.