Pamekasan, (Media Madura) – Rencana Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menaikkan pajak dan retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menimbulkan tanggapan berbeda dari anggota DPRD Pamekasan.

Rencana kenaikan pajak itu meliputi pelayanan kesehatan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) retribusi Pajak Restoran dan hotel, serta retribusi pelayanan kesehatan.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail menanggapi rencana tersebut. Bahkan politikus partai Demokrat ini tidak setuju dengan rencana menaikkan pajak dan retribusi tersebut. Bahkan bupati diminta untuk mengkaji ulang atas rencana kebijakan tersebut.

Menurut Ismail, Solusi peningkatan PAD tidak hanya menaikkan pajak, tetapi dengan cara mencari sumber-sumber PAD yang baru. Apalagi masih ada kebocoran di beberapa retribusi dan pajak yanga ada di Pamekasan, seperti hotel, restoran dan di beberapa pasar.

Tanggapan berbeda disampaikan ketua Fraksi Merah Putih, Taufiqurrahman, menurutnya jika tujuannya baik maka harus didukung, sehingga sebagai wakil rakyat ia mengajak sesama anggota DPRD lainnya agar tidak apriori dan membahas dulu draf dari rencana kenaikan pajak itu.

“Rencana itu nanti kan akan dituangkan dalam Perda, dan kita akan membahas bersama, kalau tujuannya baik dan rasional, kenapa tidak,” katanya.

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan, pada prinsipnya, rencana kenaikan pajak dan retribusi itu harus dibahas bersama dengan prinsip demokrasi, berkeadilan, pemerataan dan peran serta masyarakat. Dan yang tidak kalah penting dengan tujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

“Artinya ada kajian bersama, jika tujuannya baik, realistis dan tidak memberatkan masyarakat, kta dukung. Kita minta penjelasan dulu kepada bupati, jangan ujuk-ujuk ditolak,” pintanya.

Penulis : Arif
Editor : Ist

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.