Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Mohammad Sahur

Pamekasan, (Media Madura) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur akan mendata warga yang mengalami keterbatasan sosial atau warga miskin.

Inisiatif itu dikarenakan data kemiskinan di Bumi Gerbang Salam yang digunakan sebagai acuan penerima bantuan pemerintah saat ini tidak akurat, dari itu pihaknya akan mengusulkan pembentukan tim pendataan kemiskinan.

“Kami sudah minta ke Kemensos agar data kemiskinan disini (Pamekasan) betul-betul sesuai dengan realita,” kata Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Mohammad Sahur, Rabu (21/3/2018).

Pasalnya, Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan, kenyataan di bawah banyak bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari dana pemerintah salah sasaran akibat data kemiskinan tidak valid.

“Kami telah melakukan koordinasi dengan Kemensos (Kementerian Sosial), untuk meminta pendataan kemiskinan dikembalikan kepada daerah masing-masing. Dan Kemensos memperbolehkan itu,” tambah Sahur.

Mantan Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan itu berujar, legislatif akan segera mengusulkan ke Pemkab untuk segera membentuk tim validasi data kemiskinan, sehingga bantuan betul-betul tepat sasaran.

“Nanti Pemkab ada tim khusus yang akan bentuk untuk melakukan perbaikan data kemiskinan, agar tidak bergantung pada data kemiskinan pegangan pemerintah pusat yang sudah tidak valid dengan kondisi saat ini,” ujar Sahur.

Soal data kemiskinan itu, Kemensos akan melakukan evaluasi data penerima bansos setiap enam bulan. Momen tersebut akan dimanfaatkan untuk memperbaiki data kemiskinan di Pamekasan, kemudian diusulkan ke Kemensos.

Reporter: Rifqi
Editor : Ist

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.