Banner paslon cabup dan cawabup yang bertebaran sepanjang jalan dan pohon di Pamekasan.

Pamekasan, (Media Madura) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan, Madura, Jawa Timur akan segera bertindak dan melakukan langkah-langkah yakni berkoordinasi dengan penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) setempat menyusul maraknya Alat Paraga Kampanye (APK) berupa baliho dan banner Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cabup-cawabup) tidak berizin.

Dikatakan oleh Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Pamekasan, Mohammad Yusuf Wibiseno, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat.

“Terkait alat peraga kampanye tersebut karena menyangkut cabup-cawabup. Maka akan kami koordinasikan dengan KPU dan Panwas,” katanya, Senin (5/2/2018).

Dari beberapa APK yang sudah terbentang di beberapa lokasi khususnya di pinggiran kota, Yusuf mengakui ada yang tidak mengantongi izin.

“Ada yang berizin dan memang ada yang tidak berizin, Kita salah kalau tidak koordinasi dulu dalam melakukan penertiban,” kilahnya.

Yusuf menegaskan, baliho cabup-cawabup yang tidak berizin bukan sepenuhnya tugas Satpol PP, berbeda dengan baliho umumnya. Oleh karena itu, setiap pengambilan keputusan terlebih dahulu harus koordinasi dengan dua instansi tersebut.

“Karena masih ada KPU dan panwaslu untuk cabup-cawabup itu, seperti apa aturannya,” tutup Yusuf.

Reporter: Rifqi
Editor : Arif

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.