Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, Halili

Pamekasan (Media Madura) – Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur wajib mengajukan pengunduran diri bila akan maju sebagai peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 mendatang.

Hal itu dikatakan, Ketua DPRD Pamekasan, Halili. Menurutnya, secara aturan anggota dewan yang menjadi calon bupati (cabup) dan atau wakil bupati (cawabup) harus mundur dari kursi legislatif.

“Dalam aturan, setiap anggota DPR RI atau Daerah yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mundur,” katanya, Kamis (29/12/2017).

Ditambahkan oleh politikus Partai Persatuan Pembanguan (PPP) itu, sampai saat ini belum ada anggotanya yang melayangkan surat dimaksud, namun informasi yang ia tangkap ada anggota DPRD yang akan maju sebagai calon di Pilkada Pamekasan 2018.

“Informasinya ada anggota mau maju, tapi sampai sekarang kami belum menerima surat pengajuan pengunduran diri,” tambah Halili.

Pihaknya memperkirakan anggota dewan yang akan maju pada kontestasi lima tahunan itu masih mempersiapkan pengajuan, sebab saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya cukup melampirkan salinan surat pengajuan mundur.

“Tapi, kalau sudah ditetapkan sebagai calon, harus menyerahkan surat pengunduran diri yang ditandatangani Gubernur. Kemudian, gaji dan uang tunjangan sebagai anggota dewan dicabut,” tutup Halili.

Reporter: Rifqi
Editor: Zainol

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.